• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Contact us
8 December 2019 | 13:03
Indonesia Inside
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Hukum
    • Humaniora
    • Nusantara
    • Politik
  • Ekonomi
  • Khazanah
  • Metropolitan
  • Serba-serbi
    • Foto
    • Infografis
    • Tips-tips
    • Videografis
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Olahraga
  • Narasi
  • INI Network
No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Hukum
    • Humaniora
    • Nusantara
    • Politik
  • Ekonomi
  • Khazanah
  • Metropolitan
  • Serba-serbi
    • Foto
    • Infografis
    • Tips-tips
    • Videografis
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Olahraga
  • Narasi
  • INI Network
No Result
View All Result
Indonesia Inside
No Result
View All Result
Home News Politik

Gerindra Ingin Pilkada Diserahkan DPRD, Alasannya Ini dan Itu

Oleh: Muhajir

19/11/2019 | 12:30
Politik, HEADLINE
0
Gerindra Ingin Pilkada Diserahkan DPRD, Alasannya Ini dan Itu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) menyampaikan paparan dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks Parlemen, jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat antara DPR, KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri itu membahas Peraturan KPU untuk Pilkada serentak 2020. Foto: Aditya Pradana Putra

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco, menilai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak melanggar UUD 1945. Atas dasar itu, Sufmi menyimpulkan, tidak ada masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali siapa wali kota/bupati di daerahnya masing-masing, artinya balik lagi ke jaman dulu.

Wakil Ketua DPR itu menyebutkan, secara jelas di dalam UUD 1945 tidak ditulis secara gamblang soal pemilihan langsung kepala daerah. Ia pun mengutip bunyi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945:

“Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Dasco mengakui, hajatan pilkada langsung memiliki legitimasi yang kuat, karena rakyat dilibatkan. Namun, kata dia, dalam pilkada langsung pemerintah harus ekstra keras menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban agar masyarakat tetap terlindungi dan tidak terjadi chaos antarpendukung.

BacaJuga

Erick Thohir: Tidak Mungkin Sandi ke BUMN

Pilkada Langsung Harus Dipertahankan

“Hal ini mengingat fanatisme antarpendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat,” kata Dasco di Jakarta, Selasa (19/11).

Dasco juga menyinggung potensi korupsi kepala daerah karena biaya politik yang tinggi. Dilihat dari penyelenggaraan, pilkada langsung memerlukan anggaran yang besar, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan.

Meskipun, kata dia, besar atau kecil anggaran bukan menjadi permasalahan utama. Permasalahan yang lebih substantif adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur, setelah kepala daerah terpilih.

Atas dasar itu, ia menilai pemilihan kepala daerah sebaiknya dikembalikan melalui DPRD. Hanya saja perlu kajian yang lebih mendalam lagi dari Kementerian Dalam Negeri ataupun Komisi II DPR.

“Maka dari itu, saya pikir akan lebih efektif, efisien, dan produktif apabila pemilihan kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, ke depan dikembalikan melalui DPRD,” ucap dia. (EP)

Tags: evaluasi pilkada langsunggerindrapilkada langsung

Berita Terkait

Fahri Hamzah Diusulkan Jadi Kepala KSP
Nasional

Fahri Hamzah Kritik Kemenag Hapus Khilafah dan Perang dari Kurikulum

8/12/2019 | 13:00
Pelajar: Mending Ketemu Tikus Tanah, Dibanding Tikus Berdasi
Nasional

Pelajar: Mending Ketemu Tikus Tanah, Dibanding Tikus Berdasi

8/12/2019 | 12:58
Mentan Ungkap Pengalaman Menarik soal Krisis, Petani Justru Petik Untung
Ekonomi

Mentan Ungkap Pengalaman Menarik soal Krisis, Petani Justru Petik Untung

8/12/2019 | 11:27

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERKINI

Lupakan yang Lain, Emas Panahan Milik Indonesia

Lupakan yang Lain, Emas Panahan Milik Indonesia

SEA Games | 8/12/2019 | 13:03
Fahri Hamzah Diusulkan Jadi Kepala KSP

Fahri Hamzah Kritik Kemenag Hapus Khilafah dan Perang dari Kurikulum

Nasional | 8/12/2019 | 13:00
Pelajar: Mending Ketemu Tikus Tanah, Dibanding Tikus Berdasi

Pelajar: Mending Ketemu Tikus Tanah, Dibanding Tikus Berdasi

Nasional | 8/12/2019 | 12:58
4 Cara Agar Terhindar dari Sambaran Petir

4 Cara Agar Terhindar dari Sambaran Petir

Lifestyle | 8/12/2019 | 12:58
Tengku Zulkarnain: Tangkap Sukmawati!

Tengku Zulkarnain Heran Kemenag Hapus Khilafah dan Perang dari Kurikulum

Nasional | 8/12/2019 | 12:31

BERITA POPULER

  1. Temuan Gudang Senjata Ilegal, Kapolda: Dijual ke Papua dan Maluku
  2. Gadis Korban Pemerkosaan Meninggal di Rumah Sakit setelah Disiram Pelaku dengan Bensin
  3. Zulkifli Hasan Berpantun, Amien Rais Sempat Geram
  4. Zulkfili Hasan Perkenalkan Hanafi Rais Sebagai Calon Ketua Umum
  5. Komisaris Garuda dan Kementrian BUMN Resmi Berhentikan Sementara Ari Askhara
Indonesia Inside

INDONESIA INSIDE NETWORK © 2018

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Contact us

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Hukum
    • Humaniora
    • Nusantara
    • Politik
  • Ekonomi
  • Khazanah
  • Metropolitan
  • Serba-serbi
    • Foto
    • Infografis
    • Tips-tips
    • Videografis
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Olahraga
  • Narasi
  • INI Network