Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco, menilai pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak melanggar UUD 1945. Atas dasar itu, Sufmi menyimpulkan, tidak ada masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali siapa wali kota/bupati di daerahnya masing-masing, artinya balik lagi ke jaman dulu.
Wakil Ketua DPR itu menyebutkan, secara jelas di dalam UUD 1945 tidak ditulis secara gamblang soal pemilihan langsung kepala daerah. Ia pun mengutip bunyi Pasal 18 ayat 4 UUD 1945:
“Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
Dasco mengakui, hajatan pilkada langsung memiliki legitimasi yang kuat, karena rakyat dilibatkan. Namun, kata dia, dalam pilkada langsung pemerintah harus ekstra keras menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban agar masyarakat tetap terlindungi dan tidak terjadi chaos antarpendukung.
“Hal ini mengingat fanatisme antarpendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat,” kata Dasco di Jakarta, Selasa (19/11).
Dasco juga menyinggung potensi korupsi kepala daerah karena biaya politik yang tinggi. Dilihat dari penyelenggaraan, pilkada langsung memerlukan anggaran yang besar, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan.
Meskipun, kata dia, besar atau kecil anggaran bukan menjadi permasalahan utama. Permasalahan yang lebih substantif adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur, setelah kepala daerah terpilih.
Atas dasar itu, ia menilai pemilihan kepala daerah sebaiknya dikembalikan melalui DPRD. Hanya saja perlu kajian yang lebih mendalam lagi dari Kementerian Dalam Negeri ataupun Komisi II DPR.
“Maka dari itu, saya pikir akan lebih efektif, efisien, dan produktif apabila pemilihan kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, ke depan dikembalikan melalui DPRD,” ucap dia. (EP)
