ICW Minta Mendagri Mereformasi Sistem Partai

- Advertisement -

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai kepala daerah dipilih oleh DPRD Rawan korupsi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memang telah meralat ucapannya soal Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Kurnia mengusulkan agar Tito mereformasi sistem kepartaian. Menurut dia, penilaian Tito tidak komprehensif jika membuat Pilkada langsung menyebabkan biaya yang mahal.

Kurnia mengatakan, masalah utama saat ini adalah soal jual beli pencalonan yang dikenal sebagai mahar politik. Tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut.

- Advertisement -

“Evaluasi Pilkada merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal,” kata Kurnia dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (19/11).

Dia mengatakan, evaluasi Pilkada memang langkah penting untuk menetapkan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal. Ini agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih.

Kurnia menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi. Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal (high cost) hanya kepada pemilih.

“Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan,” kata dia. Inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil.

Namun sejauh ini, belum ada respon konkrit dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai. “Agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel,” ujarnya.

Kemarin, Tito menilai sistem politik pilkada Iangsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi. Sistem tersebut bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

“Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia,” kata Tito di Jakarta. (EP)

Berita terkini

Nasihat untuk Para Wartawan Muslim

Seorang wartawan bertanya kepada ustadz tentang hukum profesi yang digelutinya. Bolehkah bekerja menjadi wartawan dalam Islam? Demikian inti pertanyaannya yang ditujukan kepada Ustadz Ammi Nur...
- Advertisement -
ads2 mekarsari

Gubernur Gorontalo Larang Warga Tinggal di Rumah akibat Banjir Bandang

Indonesiainside.id, Gorontalo - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melarang warganya tinggal di rumah akibat banjir bandang yang melanda pada Jumat malam (3/7). “Sekarang yang kita lakukan...

12 Calon Pengantin di Nunukan Terdeteksi Positif Narkoba

Indonesiainside.id, Nunukan - Sebanyak 12 calon pengantin terdeteksi positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sepanjang...

Menteri Luar Negeri Pakistan Positif Covid-19

Indonesiainside.id, Islamabad-- Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi hari Jumat (3/7) dinyatakan positif virus corona baru. Menulis di akun twitter, Shah Mahmood mengabarkan...

Berita terkait

Covid-19 Belum Terkendali, Jusuf Kalla: Masyarakat yang Harus Mengendalikan Diri

Indonesiainside.id, Jakarta - Laju penularan virus corona jenis baru (Covid-19) belum juga terkendali. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, masyarakatlah yang...

Ternyata Dana Covid-19 yang Diributkan Jokowi Belum Diterima Kemenkes, Mantan Kasum TNI: Sudah Telanjur Jadi Kambing Hitam

Indonesiainside.id, Jakarta - Mantan Kasum TNI Letjen (purn) Johannes Suryo Prabowo menilai Kemenkes menjadi kambing hitam terkait penyaluran dana kesehatan untuk Covid-19. Karena dana...

Sungai Bone Meluap, Kampung Bugis Tenggelam, 4.141 Korban Banjir Mengungsi di Gorontalo

Indonesiainside.id, Gorontalo--Sebanyak 4.141 korban banjir di Kota Gorontalo memadati 12 lokasi pengungsian di Kota Gorontalo. Berdasarkan data Taruna Siaga Bencana (Tagana) lokasi pengungsian di...

Museum Rasulullah SAW Akan Dibangun di Area Perluasan Kawasan Ancol

Indonesiainside.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Perluasan Kawasan Ancol seluas 155 hektare dilakukan...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here