Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat sosial politik, Muslim Arbi, menilai Presiden Jokowi tidak konsisten dan mendua dalam penataan pemerintahan dan keteladanan dalam tata kelola birokrasi. Ini jika Jokowi masih mempertahankan ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai Menko Perekonomian.
Dia mengatakan, beberapa ketum partai hingga kader partai sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan partai saat masuk kabinet. Beberapa di antaranya Wiranto mundur sebagai ketum Hanura, Sutiyoso Ketua PKPI. Juga ada Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo melepas jabatan politik saat jadi menteri.
Muslim menilai tak seharusnya Airlangga Rangkap jabatan. Hal tersebut dikarenakan situasi perekonomian nasional mengalami stagnansi selama periode 2014-2019. Jokowi tidak mencapai angka pertumbuhan 7 persen seperti yang dijanjikan pada pilpres 2014 dan hanya bertahan di angka 5 persen.
“Sungguh situasi ekonomi yang berat. Bahkan sudah mendekati lampu kuning. Menko Perekonomian yang membawahi 12 Kementerian teknis serta sejumlah instansi di bawahnya bukan pekerjaan yang mudah untuk membagi waktu, pikiran dan tenaga,” kata Muslim di Jakarta, Kamis (21/11).
Dia menjelaskan, jika memimpin Menko Perekonomian sambil menjadi ketua umum partai politik rasanya tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Hal ini otomatis akan membuat target dalam bidang perekonomian tak tercapai jika mendayung di dua perahu sekaligus.
Apalagi saat ini ancaman resesi dunia sudah mulai merambah Hong Kong dan sejumlah Negara di Eropa. Hal yang sama pasti akan di alami di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Di sini posisi Menko Perekonomian tidak bisa bekerja sambil lalu.
Muslim mengatakan, tekanan Ekonomi yang di alami masyarakat pada rezim Jokowi sangat terasa. Ekonomi stagnan di 5 persen, sektor riil tidak bergerak, sejumlah pengusaha mengalami kebangkrutan, pabrik tekstil tutup karena serbuan Tekstil Cina dan berbagai produk lainnya.
Belum lagi neraca perdagangan yang minus dan defisit APBN Rp267 T per Oktober akan menjadi ancaman nyata bagi kondisi keuangan negara dan perekonimian nasional. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Investor hengkang dari pasar bursa dan kabinet yang unfriendly market menjadi ancaman nyata negeri ini.
Muslim lalu mempertanyakan apakah Jokowi masih mau pertahankan posisi Airlangga sebagai Menko Perekonomian sekaligus sebagai Ketum Partai. Ia juga khawatir jika keputusan mempertahankan Airlangga ada kepentingan politis untuk 2024.
“Bagai mana mau maju bangsa ini sesuai moto Kabinet maju kalau tidak konsisten dalam tata kelola kabinet?” kata dia mempertanyakan. (EP)
