Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha mengatakan, amendemen UUD 1945 adalah keniscayaan. Ia menyebutkan, ada tiga pilihan besar yang mungkin terjadi, pertama, perubahan menyeluruhdalam UUD 1945.
“Kedua, perubahan terbatas yang melingkupi beberapa topik saja, dan ketiga, perubahan untuk kembali pada naskah asli UUD 1945,” kata Arya kepada Indonesiainside.id, Jumat (29/11).
Arya menyebutkan, ketiga gagasan dia tas merupakan isu yang cukup sering dikemukakan oleh sejumlah tokoh. Namun ia menilai gagasan ketiga untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli adalah tidak tepat.
“Konteks sejarah menunjukkan bahwa pembentukan UUD 1945 naskah asli merupakan hasil musyawarah yang secara etika tidak demokratis. Ada faktor ketergesaan memerdekakan diri dan memiliki konstitusi,” katanya.
UUD 1945 asli, jelas Arya, yang dibentuk BPUPKI yang dibentuk penjajah Jepang memang dibentuk dengan waktu yang singkat. Kemudian, tiap kali usai bersidang, hasil kesepakatan akan dilaporkan pada pihak Jepang yang dianggap menginisiasi BPUPKI tersebut.
Namun sebelum PPKI meloloskan rencana untuk meminta restu kemerdekaan Indonesia kepada Jepang, bom atom melumpuhkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Celah sejarah itu yang dimanfaatkan Indonesia untuk memerdekakan diri.
“UUD 1945 memang dirancang secara sederhana, tidak terlalu komprehensif. Maka dibentuklah konstituante melalui Pemilu 1955,” ujar Arya.
Kata Arya, menurut para indonesianis, Pemilu 1955 adalah pemilu paling demokratis di Indonesia. Tugas konstituante saat itu hanya satu membuat naskah konstitusi baru.
Terlepas dari kembalinya UUD 1945 melalui dekrit, keinginan untuk memperbaiki UUD 1945, bukan merupakan hal tabu. Perubahan atau amandemen konstitusi dalam praktik banyak negara di dunia merupakan sebuah keniscayaan.
Perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, zaman, industri, dan tentunya geopolitik sangat berkontribusi pada perubahan konsepsi bernegara. “Oleh karenanya, sebagai sebuah kontrak sosial, konstitusi diharapkan mampu untuk menjadi yang disebut hans kelsen sebagai staatfundamental norm (norma fundamental),” ujar dia. (Aza)
