Pakar Hukum: Reformasi Legislasi ala Jokowi Tak Terwujud di Prolegnas 2020

Indonesiainside.id, Jakarta – Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ferdian Andi, menilai gagasan reformasi legislasi Presiden Jokowi tidak tampak dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. 50 RUU yang masuk ke prolegnas prioritas tahun 2020 masih mencerminkan semangat ‘over regulasi’ yang ditampilkan oleh DPR dan Pemerintah.

“Padahal, dalam beberapa kesempatan Presiden menyerukan agar dilakukan reformasi di bidang legislasi,” kata dia di Jakarta, Kamis (5/12).

Dia mengatakan, sejumlah isu yang harusnya tak perlu diatur dalam bentuk undang-undang (UU) justru diusulkan menjadi RUU. Seperti RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji, RUU tentang Desitnasi Wisata Halal, RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan RUU tentang Ketahanan Keluarga.

“Berbagai persoalan tersebut, jika memang urgen untuk diatur semestinya cukup diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawah UU saja,” ucapnya.

Justru, kata dia, RUU yang mendesak diterbitkan tidak muncul dalam daftar prolegnas 2020. Di antaranya RUU Jabatan Hakim. Padahal, persoalan karut marut jabatan hakim di Indonesia menjadi masalah krusial yang harus segera dituntaskan.

Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) itu juga mengomentari omnibus law yang disebut Jokowi sebagai upaya perampingan sejumlah UU dalam satu UU. Dalam daftar Porlegnas prioritas 2020 ini justru jauh panggang dari api.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here