PKS Nilai Pengaturan Majelis Taklim Sangat Berlebihan

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan jajarannya di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (4/12) malam. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam lawatannya ke PP Muhammadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas berbagai isu aktual yang sedang hangat. Di antaranya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

“Kami menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ada sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan,” kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Gedung Dakwah Jakarta Pusat, Rabu (4/12) malam.

Sohibul menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan PKS ingin Indonesia saat ini tidak menjadi bangsa yang terus terjebak pada yang namanya reinventing the wheel. Karenanya, PKS tetap sebagai penyeimbang untuk mengkritisi sesuatu yang tidak proporsional.

“PMA itu terlalu mengintervensi kepada aktivitas-aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Kami berharap pemerintah melihat kembali ke masalah ini,” katanya.

Baca Juga:  Maju Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Siapkan Skenario Mundur dari DPRD Jabar

Sementara, Ketua umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Pusat Syifa Fauzia tak mempermasalahkan terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Bagi dia, jika PMA tersebut bermanfaat, maka dapat dimanfaatkan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah, jika dirasa majelis taklim dapat berdiri sendiri dan swadaya dalam berkegiatan, maka tidak perlu menggunakannya.

“BKMT Alhamdulillah sudah 39 tahun berkiprah sejak tahun 1980 di 400 lebih kabupaten, di 33 provinsi seluruh Indonesia,” kata Syifa kepada Indonesiainside.id saat dihubungi.

Baca Juga:  Mardani: Independensi Tergerus, KPK Harus Tunduk Pada Kebijakan Birokrat

Syifa melanjutkan, hingga kini BKMT membawahi ribuan majelis taklim. Meski PMA tersebut tak bersifat wajib, BKMT sedang melakukan pendataan terhadap Majelis Taklim yang tersebar di seluruh nusantara.

“Namun memang kendalanya BKMT ada di pelosok-pelosok juga ya. Ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” katanya.

Dia menyambut baik bila PMA itu mendatangkan maslahat (kebaikan) bagi Majelis Taklim dan tidak mengikat serta dikenakan sanksi jika tidak mendaftar. Sebab, PMA ini djnai untuk membina, mendata dan memberikan anggaran.

“Semoga peraturan ini memberi manfaat dan bukan mengekang serta menahan Majelis Taklim untuk bisa berkiprah di tengah masyarakat,” ujar dia. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here