Ramai Wacana Revisi UU Pemilu, PPP Usulkan ini

Mahasiswa memperlihatkan alat peraga imbauan saat mengikuti kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mengajar di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/11/2019). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Sekretaris Fraksi PPP DPR, Ahmad Baidowi, menyampaikan enam usulan terkait wacana revisi UU Pemilu. Dalam 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang telah disahkan Baleg DPR, salah satunya adalah revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Poin utama yang disorot adalah pemisahan pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg). Namun pemisahan pileg dan pilpres harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih lagi saat ini ada yang mengajukan ‘judicial review’ kepada MK terkait ketentuan tersebut.

Baidowi menilai pemisahan tersebut sangat penting. Ini karena banyak timbul di lapangan saat pileg dan pilpres dilaksanakan secara serentak. Salah satu masalah yang muncul adalah kelelahan para petugas pemilu di lapangan, karena harus bekerja berhari-hari dan melewati batas waktu.

“Selain itu gaung pileg kalah dengan pilpres sehingga kampanye yang dilakukan caleg tidak maksimal,” kata dia di Jakarta, Jumat (6/12).

Selain itu, PPP juga mengusulkan perlu pengaturan keserentakan masa jabatan KPUD agar tidak mengganggu tahapan pemilu. Misalnya, terdapat KPUD yang habis masa bakti bertetapan saat proses pemungutan suara harus diperpanjang jika ada sengketa di MK.

“Hal ini agar nanti kalau ada sengketa yang menghadapi adalah KPUD yang lama,” kata Baidowi.

Kemudian, PPP mengusulkan ambang batas pengajuan calon presiden atau ‘presidential threshold’ disamakan dengan ambang batas parlemen atau ‘parliamentary threshold’. Usulan tersebut untuk memberikan alternatif bagi rakyat menentukan pilihan.

“Kalau calonnya banyak maka pilihan semakin variatif,” ujarnya. PPP juga mengusulkan metode penghitungan suara menggunakan ‘quota hare’.

Selanjutnya, limitasi sengketa proses di Bawaslu, tidak ada lagi sengketa setelah rekapitulasi nasional ditetapkan. Usulan terkahir yakni dana saksi disubsidi negara secara proporsional.

“Usulan-usulan tersebut merupakan hasil inventarisasi yang dilakukan Fraksi PPP DPR dan apabila ada kemungkinan tambahan poin, akan disampaikan dalam usulan yang diajukan fraksi,” ucapnya. (EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here