Komisi VIII DPR: Pemerintah Jangan Fobia dengan Sejarah Islam

Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto.
Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto. Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi VIII DPR yang membidangi masalah keagamaan angkat suara mengenai kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) menghilangkan konten khilafah dan perang atau jihad sebagai materi pembelajaran maupun ujian di madrasah. Ia menilai dua konten tersebut merupakan fakta sejarah yang tid bisa ditolak keberadaannya.

Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, mengaku akan memanggil Menag Fachrul Razi untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ia khawatir kebijakan itu dikeluarkan lantaran pemerintahan memiliki ketakutan atau fobia terhadap sejarah Islam.

“Apa yang melatarbelakangi sehingga ada suatu yang luar biasa seperti itu, saya khawatir sepertinya Pemerintah terlalu fobia dengan sejarah Islam,” ujar Yandri di Jakarta, Senin (9/12).

Politikus PAN itu menegaskan, khilafah dan perang merupakan bagian dari sejarah Islam yang tidak bisa dihapus. Menurut dia, anak didik yang mempelajari materi tersebut tidak serta-merta terpapar radikalisme.

Baca Juga:  Kemenag Gencar Kampanye Moderasi Beragama hingga ke Program Bimbingan Perkawinan

Materi itu sama halnya dengan Sejarah PKI, Nazi, dan gerakan ‘terlarang’ lainnya. Materi yang menceritakan keberadaan mereka tidak otomatis menjadikan siswa terpapar radikalisme.

“Kan takut dengan khilafah, padahal belum tentu (terpapar radikalisme). Sama kayak belajar tentang sejarah PKI, masa saya disebut PKI,” kata dia.

Menurut dia, menghapus materi tersebut sama saja dengan menyederhanakan persoalan. Dengan demikian, kebijakan itu tidak akan menyelesaikan masalah, justeru akan mendatangkan persoalan baru.

Dia mengatakan, pemerintah bisa menyelaraskan pemahaman tersebut dengan ideologi dan budaya Indonesia. Sehingga para anak didik mendapat bekal yang benar sejak berada di bangku sekolah.

Baca Juga:  Mantan PPK Kemenag Dipanggil KPK Sebagai Tersangka

Materi serupa tidak hanya ada di sekolah. Materi khilafah dan perang juga sangat mudah ditemukan melalui media daring maupun internet.

“Kalau itu dihapus, mereka yang selama ini tidak engeh dan tidak terlalu punya perhatian khusus dengan istilah itu, justru bisa mengakses secara liar, dan ketika mereka tertarik tentang itu justru menjadi tantangan bagi pemerintah,” ujarnya.

Maka itu, Yandri meminta agar Kemenag berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh memadamkan api kecil Tapi justeru menimbulkan api yang lebih besar.

“Ada semacam ketidaksempurnaan Pemerintah dalam menghadapi radikalisme terorisme, akar masalah belum ketemu tapi sudah meraba raba tapi langsung mengambil keputusan,” kata dia.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here