Menag Mau Atur Majelis Taklim, Komisi VIII: Buat Apa Sih Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto. Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, yang membidangi masalah agama mengkritik Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29/2019 tentang Majelis Taklim. Ia mengingatkan agar Menag Fachrul Razi tak membuat kebijakan yang justeru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Buat apa sih gaduh untuk sesuatu yang tidak perlu. Selama ini Majelis Taklim adem adem ayem aja kan. Ga ada peraturan dari Pemerintah, ga dapat bantuan dari pemerintah, ga dapat apa apa dari pemerintah, mereka jalan,” kata Yandri saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/12).

Politikus PAN itu mengatakan, kegaduhan justru muncul saat Kemenag melontarkan wacana tersebut. Ia mengaku akan mengkalrifikasi kepada Menag saat rapat kerja dengan Komisi VIII.

Baca Juga:  Kemenag Gencar Kampanye Moderasi Beragama hingga ke Program Bimbingan Perkawinan

“Ketika mereka mau diatur malah gaduh dan simpang siur, ya coba nanti. Nanti saya akan tanyakan ke Menteri Agama (Fachrul Razi) kalau raker,” ucapnya.

Tak hanya persoalan PMA No. 29/2019 itu, Yandri juga akan menanyakan mengenai isu aktual yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat. Di antaranya wacana penarikan materi khilafah dan perang atau jihad dari kurikulum nasional.

“Masa, orang khilafah, sejarah ga boleh. Dianggap khilafah, ya enggak dong. Saya kalau mau baca ya baca aja,” ucapnya.

Dia mengatakan, mempelajari sejarah Islam sama halnya dengan mempelajari sejarah PKI, Hitler, dan sejarah-sejarah dunia lainnya. Bagi dia, mempelajari sejarah PKI bukan berarti serta-merta jadi komunisme

Baca Juga:  Tingkatkan Kapasitas Guru dan Perbaiki Kesenjangan Madrasah, Kemenag Luncurkan Program Garda Kagum

“Jangan sampai pemerintah itu menyelesaikan persoalan, justeru menimbulkan persoalan baru, atau memadamkan api yang kecil, nanti malah timbul api yang lebih besar,” ucap dia.

Dia menegaskan, khilafah dan perang atau jihad adalah fakta sejarah yang tidak boleh disembunyikan. Anak didik harus mengetahui fakta tersebut.

“Khilafah itu di zaman Rasul, itu ada. Tapi kan luas sekali. Tapi di Indonesia, ya udah, dari Sabang sampai merauke, NKRI. ga ada masalah. Ga usah terlalu takut,” ujar dia.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here