Soal Khilafah dan Perang dari Kurikulum, Komisi III: Jangan Hapus Sejarah!

ace hasan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (27/9). Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Wacana Kementerian Agama (Kemenag) menghapus materi khilafah dan perang dari kurikulum menuai kontroversi. Keputusan Kemenag sesuai ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751, Nomor 5162 dan Nomor 5161 Tahun 2018 tentang Juknis Penilaian Hasil Belajar pada MA, MTs, dan MI.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menilai pemerintah tidak perlu ‘menghapus’ sejarah tentang khilafah dan perang atau jihad. Atas dasar ia meminta agar proses pembelajarar yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad tidak perlu dihapuskan dalam mata pelajaran agama. 

Baca Juga:  Kemenag Gencar Kampanye Moderasi Beragama hingga ke Program Bimbingan Perkawinan

“Khilafah merupakan bagian dari sejarah khazanah produk sejarah dalam Islam. Sementara jihad juga bagian dari doktrin dari ajaran Islam yang penting untuk dipelajari dan dimaknai secara komprehensif,” kata Ace di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/12).

Dia mengatakan, secara fiqh siyasi, khilafah itu merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Khilafah itu merupakan produk sejarah dalam Islam yang jejak-jejak peradabannya masih dapat kita lihat hingga saat ini.

“Kita tidak boleh menghapus fakta sejarah itu,” tutur Ace.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan anak didik juga perlu tahu tentang bagaimana sejarah kekhalifahan Utsmaniyah, kekhalifahan Abbasiyah, hingga kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir di Turki. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditolak.

Baca Juga:  Mantan PPK Kemenag Dipanggil KPK Sebagai Tersangka

“Ini fakta sejarah yang harus tetap disampaikan kepada peserta didik dan menjadi bagian dari sejarah Islam,” ucap Ace.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here