Wacana Baru, MPR Bilang Pemberantasan Korupsi Bisa Masuk Amendemen UUD 45

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kiri) dan Basaria Panjaitan (tengah) dalam acara ‘KPK Mendengar’ di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019). KPK menggelar peringatan Hakordia 2019 dengan tema “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Indonesiainside.id, Jakarta – Bertetapan dengan Hari Antikorupsi Internasional, 9 Desember, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuka peluang agenda pemberantasan korupsi masuk dalam amendemen terbatas UUD 45. Namun, ia menilai wacana itu bisa dengan mudah masuk ke dalam UUD 45.

Hal tersebut dikarenakan soal amendemen terbatas saja masih menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Ada yang setuju, tapi banyak yang menolak karena merembet pada pada penambahan masa jabatan presiden dan Pilpres via MPR.

“Tapi kalau desakan publik memang harus KPK masuk dalam UUD 1945, kenapa tidak?” Kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, di Jakarta, Senin (9/12).

Baca Juga:  Wali Kota Banjar Dipanggil KPK

Pernyataan Bamsoet tersebut menyusul permintaan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, yang menilai pemberantasan korupsi penting dibicarakan dalam amandemen. Ini agar amendemen tidak hanya ribut soal penambahan masa jabatan presiden dan Pilpres via MPR.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, MPR selalu membuka ruang kepada siapapun yang memiliki aspirasi. Termasuk aspirasi dari KPK yang melontarkan wacana pemberantasan korupsi masuk ke dalam UUD 45.

“Apalagi tugas-tugas KPK sangat penting bagi nadi ekonomi kita, maka manakala rakyat menghendaki agar KPK masuk dalam konstitusi kita, kami buka pintu lebar-lebar,” kata dia.

Baca Juga:  Mardani: Independensi Tergerus, KPK Harus Tunduk Pada Kebijakan Birokrat

Kemarin, Saut menilai sangat penting dukungan regulasi bagi pemberantasan korupsi. Dia bahkan memandang pemberantasan korupsi perlu dimasukkan ke dalam UUD 45.

“Badan-badan antikorupsi ini harus masuk ke dalam konstitusi negara kita. Jadi ini bicara amendemen, jangan bicara periode tiga periode dua. Itu lebih bagus,” kata Saut, kemarin.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here