RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Diperlukan akibat Ketidakadilan

Massa Aksi Mujahid 212 dari Bunderan HI ke kawasan Monas. Foto: Zubair
Massa Aksi Mujahid 212 dari Bunderan HI ke kawasan Monas. Foto: Muhammad Zubair/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Lahirnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama tidak lepas dari dinamika sosial keagamaan di Tanah Air beberapa tahun belakangan ini.

Misalnya, persekusi atau penolakan penceramah, pembakaran bendera Tauhid atau penghinaan simbol agama, kriminalisasi ulama dan ustaz, ditambah lagi dengan perundungan di media sosial yang sangat bebas. Gejolak sosial seperti itu sangat tidak menguntungkan kehidupan beragama terlebih di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama.

Khususnya untuk menjaga ulama dan tokoh agama dalam menjalankan dakwah amar ma’ruf dan nahi munkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

RUU ini diharapkan menjadi payung hukum untuk melindungi tokoh dan simbol agama agar tidak menimbulkan riak dalam kehidupan sosial dan agama. Di lain sisi, RUU ini diharapkan menjadi regulasi untuk mengawal dan menciptakan keadilan bagi seluruh bangsa.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), KH Shobri Lubis menyambut baik terbitnya RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Pasalnya, selama ini para tokoh agama dinilai mendapatkan porsi yang tidak seimbang.

“(RUU ini) bagus saja (jika) melihat roda pemerintahan Jokowi yang selama ini kerap menuduh tokoh agama sebagai momok buat mereka,” kata kiai Shobri, saat dihubungi, Selasa (10/12).

Padahal, jelas dia, tokoh-tokoh agama adalah orang yang tulus dan ikhlas. Sehingga, tidak salah juga jika ada yang beranggapan tokoh agama saja mau dirusak, berarti negara mau dirusak.

“Berarti ada agenda besar di belakang itu,” ujarnya.

Dia menerangkan, peranan ulama dalam menyoroti jalannya roda pemerintahan merupakan bagian dari kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan negara. “Nah, sehingga kalau sekarang kita lihat ada kriminalisasi untuk lawan politiknya, tokoh agama, ada persekusi, kriminalisasi, adu domba, dan lain-lain, maka RUU ini menjadi sebuah tuntutan untuk disahkan,” tuturnya.

Namun, kalau tidak ada kriminalisasi, pemerintah berjalan adil, sebenarnya UU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama tidak terlalu diperlukan.

Dia mengatakan, adanya kejadian kriminalisasi menunjukkan lemahnya pimpinan negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga perlu ada payung hukum yang melindungi tokoh dan ulama.

“Nah akhirnya kan undang-undang itu menjadi perlu,” ujarnya.

Sementara, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf optimistis jika RUU ini disahkan, kriminalisasi ulama tidak semarak tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya, ada aturan yang dapat melindungi ulama dari pasal yang dinilai karet.

“Itu ikhtiar kita secara regulasi. Mudah-mudahan terwujud dalam realita,” katanya kepada Indonesiainside.id, Senin (9/12). (Aza)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here