Pakar Hukum: Putusan MK Soal Eks Koruptor Jalan Kompromi

Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jeda 5 tahun bagi eks narapidana korupsi jika ingin maju Pilkada. Ia menilai putusan itu adalah jalan kompromi bagi dua kelompok yang berbeda pandangan.

“Di mana disatu sisi tetap menghargai HAM Politik seseorag, tapi juga membatasinya pada kurun 5 tahun,” kata Fickar di Jakarta, Kamis (12/12).

Dengan adanya putusan itu, kata dia, eks koruptor bisa berkontemplasi untuk meneruskan maju ke politik atau tidak. Di samping itu kurun waktu 5 tahun itu diharapkan bisa menurunkan bahkan menghilangkan libido koruptif.

Fickar mengatakan, pada dasarnya hal politik termasuk HAM setiap orang harus dihargai di negara demokrasi. Namun, kata dia, hak itu tidak digunakan untuk mencederai kehidupan berbangsa atau berdemokrasi.

“Misalnya tidak pernah melanggar atau dihukum karena melakukan kejahatan serius, seperti korupsi, pelecehan terhadap anak, terorisme,” ujarnya.

Da menjelaskan bahwa dalam konteks hukum sebenarnya sudah ada ruang yang tersedia. Yakni pencabutan hak tertentu, termasuk hak politik, sebagaimana diatur pada pasal 10 KUHP.

“Namun demikian praktiknya ketentuan ini jarang digunakan kecuali pada napi koruptor yang berasal dari parpol atau anggota Dewan,” ucap dia.

Menurut dia, napi koruptor itu lintas kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, dan mereka yang terkait. Maka wajar jika regulasi pelarangan eks koruptor mencalonkan diri di dunia politik, baik kepala daerah atau legislatif diberlakukan.

“Hal mana mengingat dunia polutik itu memperebutkan kekuasaan, sehingga penyaringan terhadap SDM-nya harus lebih ketat, karena itu wajar jika ada Peraturan KPU yang melarangnya,” tutur Fickar.(EP)

Berita terkait

Erick Thohir Datangi Gedung KPK, Ini Tujuannya

Indonesiainside.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu(8/7). Erick akan berdiskusi terkait Pemulihan Ekonomi...

RDP di Gedung KPK, ICW: Apa Yang mau Disembunyikan?

Indonesiainside.id, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa(7/7)....

RDP Komisi III Digelar di Kantor KPK, Memang Bisa?

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ingin agar Komisi III DPR dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi...

Berkali-kali Tidak Hadir, Buron Djoko Tjandra Beralasan Sakit

Indonesiainside.id, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra untuk kedua kalinya dengan alasan pemohon tidak dapat...

KPK Panggil Dua Mantan Petinggi PT DI

Indonesiainside.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin ini memanggil dua mantan petinggi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dalam penyidikan kasus suap kegiatan penjualan...

KPK Setor Rp500 Juta ke Kas Negara dari Perkara Pembangunan Jalan Muara Enim

Indonesiainside.id, Jakarta - KPK menyetor Rp500 juta ke kas negara yang merupakan uang denda dan pengganti dari perkara Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan...

KPK Eksekusi Mantan Bos Perindo ke LP Sukamiskin Bandung

Indonesiainside.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan bos Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Risyanto Suanda, ke LP Sukamiskin di Bandung. Bekas Direktur Utama...

Suami Istri Bupati dan Ketua DPRD Ditangkap KPK, Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi

Indonesiainside.id, Samarinda - Penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Riarinda Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, dalam operasi tangkap tangan...

Berita terkini

DPR: Proses Ekstradisi Maria Pauline Sempat Ditolak Belanda

Indonesiainside.id, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, mengapresiasi penuntasan ekstradisi pelaku pembobolan kas BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Menurut Herman,...
ads3 mekarsari

Syarief Hasan: Saya Minta Presiden Tegas Menolak RUU HIP, Bukan Ganti Nama Jadi RUU PIP

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta presiden untuk secara tegas mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dia...

Kota Bekasi Capai Zona Hijau, Rahmat: Kalau Ada Kasus Infrastruktur Kita Terpenuhi

Indonesiainside.id, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim Kota Bekasi kini sudah masuk zona hijau Covid-19 dengan indikator angka penyebaran kasus yang semakin...

Pernyataan Resmi Gontor 2 tentang Santri Positif Covid-19

Indonesiainside.id, Ponorogo - Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Madusari Siman Ponorogo, Ustadz Muhammad Hudaya, memberikan keterangan resmi terkait pemberitaan satu orang...

Berita utama

Syarief Hasan: Saya Minta Presiden Tegas Menolak RUU HIP, Bukan Ganti Nama Jadi RUU PIP

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta presiden untuk secara tegas mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dia...

Kota Bekasi Capai Zona Hijau, Rahmat: Kalau Ada Kasus Infrastruktur Kita Terpenuhi

Indonesiainside.id, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim Kota Bekasi kini sudah masuk zona hijau Covid-19 dengan indikator angka penyebaran kasus yang semakin...

Hadiah Pandemi Covid-19, Konfigurasi Bus 1-1-1 Bakal Jadi Tren

Indonesiainside.id, Jakarta - Perubahan yang terjadi akibat adanya pandemi wabah virus corona di Indonesia, tidak hanya sebatas kegiatan sehari-hari melainkan juga penerapan tempat duduk...

Hari Ini 44 Tahun Lalu, Satelit yang Dinamai Palapa oleh Soeharto Pertama Kali Mengangkasa

Indonesiainside.id, Jakarta - Satelit Palapa pertama kali diluncurkan pada 9 Juli 1976, diberi nama Palapa A1, yang sekaligus diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Dikutip dari...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here