PDIP: Hukuman Mati Koruptor Melanggar HAM

Indonesiainside.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani, tidak setuju dengan gagasan Presiden Jokowi yang hendak menghukum mati para koruptor. Ia menilai gagasan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Itu melanggar HAM,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12). Ia meminta agar gagasan terlebih dahulu ditelaah atau dilakukan pengkajian mendalam apalah relevan diterapkan di Jakarta atau tidak.

“Itu kan sudah ada undang-undangnya. Kita ikuti saja undang-undang tersebut, jangan sampai kita bergerak terlalu cepat tapi melanggar undang-undang,” kata dia.

Polemik hukuman mati untuk koruptor bermula dalam acara di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12) bertetapan dengan Hari Antikorupsi internasional. Kala itu, seorang siswa kelas 12 Jurusan Tata Boga SMKN 57, Harley Hermansyah, mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi kepada Jokowi.

“Kenapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju misalnya dihukum mati?,” tanya Harley.

“Ya kalau di undang-undangnya memang ada [aturan] yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan,” jawab Jokowi.

Aturan ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Ancaman pidana hukuman mati tertuang dalam UU Tipikor.

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Pada bagian penjelasan UU Tipikor, “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here