Utang BUMN Makin Mengerikan, Fadli Zon Minta Erick Thohir Turun Tangan

Politisi Gerindra Fadli Zon. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengatakan, kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda mewah yang melibatkan jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membuat publik prihatin. BUMN seharusnya membantu negara dalam politik kemakmuran bagi kemaslahatan rakyat, ternyata diselewengkan oleh para direksi Garuda Indonesia.

“Masalahnya, ini bukan kali pertama Garuda dicurangi dan dicoreng mukanya oleh direksinya,” kata Fadli melalui laman resminya, Jumat (13/12).

Empat bulan lalu, kata dia, Garuda diberi sanksi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dinilai telah memanipulasi laporan keuangan tahun 2018. Sebelumnya mereka mengklaim perseroan telah meraup keuntungan US$5 juta atau setara Rp70,02 miliar pada tahun 2018.

Namun, sesudah mendapatkan sorotan karena ada keganjilan, laporan keuangan tersebut kemudian direvisi. Faktanya, Garuda malah mencatatkan kerugian hingga US$175 juta, atau setara Rp2,45 triliun (kurs Rp14.000/US$), untuk tahun buku 2018.

“Atas manipulasi laporan keuangan tersebut, Garuda bukan hanya telah menerima sanksi administratif, tapi juga harus membayar denda,” ujar dia.

Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan, Garuda Indonesia dinilai telah melanggar Peraturan OJK No. 29 Tahun 2016 terkait laporan keuangan, juga Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Bukan hanya direksi dan komisaris Garuda, akuntan publik yang menjadi auditor laporan keuangan Garuda juga diberi sanksi oleh Kementerian Keuangan (Menkeu).

“Kejadian ini benar-benar memalukan,” kata Fadli.

Dia mengatakan, sejauh ini pengawasan Kementerian BUMN masih belum bertaji. Maka itu, ke depan dia meminta agar perusahaan plat merah di bawah BUMN mendapat pengawasan lebih. Bukan hanya atas kasus-kasus pelanggaran etis atau pidana, tapi juga terkait persoalan-persoalan yang lebih substantif lainnya.

Baca Juga:  Dirut Garuda Jelaskan Keributan Pejabat di Pesawatnya

“Dalam lima tahun kemarin, kita melihat pengawasan terhadap BUMN memang agak longgar. Padahal BUMN, terutama BUMN karya, dibebani tugas yang banyak sekali oleh pemerintah,” kata dia.

Menurut dia, atas nama pembangunan infrastruktur, pemerintah menjadikan BUMN sebagai mesin pencetak utang. Hal itu perlu segera dievaluasi. Sebab, dampaknya bukan hanya terbatas pada keuangan BUMN, tapi juga bagi perekonomian nasional.

“Saat ini utang BUMN jumlahnya sudah cukup mengkhawatirkan. Terkait posisi dan laju peningkatan utang ini, beberapa BUMN,  seperti PT Waskita Karya Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Indofarma Tbk, mendapat sorotan dalam laporan Moody’s tiga bulan lalu,” kata dia.

Dia menyontohkan utang PT Waskita Karya yang naik hampir 10 kali lipat (970 persen) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini kan tidak sehat.

Berkaca dari krisis 1997/1998, utang luar negeri swasta menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ekonomi. Perlu dievaluasi, dalam statistika Bank Indonesia, utang BUMN dicatat sebagai utang swasta

Menurut data Bank Indonesia, per September 2019 utang luar negeri swasta tercatat US$198,50 miliar. Posisi ini lebih tinggi dari utang luar negeri Pemerintah yang sebesar US$194,36 miliar

Pada masa Reformasi, kata Fadli, fenomena posisi utang luar negeri swasta melampaui utang luar negeri Pemerintah telah terjadi sejak tahun 2012. Meski sempat turun dan melambat pada tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan utang luar negeri swasta kembali meningkat sejak pertengahan tahun 2018.

“Jika diperhatikan, utang luar negeri swasta yang melaju sangat cepat adalah milik BUMN. Utang luar negeri BUMN telah melonjak drastis dari sebelumnya US$33,25 miliar pada 2017 jdi US$45,56 miliar pada 2018. Hingga akhir September 2019, jumlahnya mencapai US$50,76 miliar,” ucapnya.

Baca Juga:  Penjelasan Terkait 'Kisruh' Pimpinan KPK dan Mumtaz Rais di Pesawat Garuda

Dari sisi porsi, jumlahnya juga terus meningkat. Pada akhir 2018, porsi utang luar negeri BUMN terhadap total utang swasta adalah sebesar 23,81 persen. Pada Triwulan III 2019, porsinya telah mencapai 25,57 persen

Dengan kata lain, menurut Fadli, lebih dari seperempat utang luar negeri swasta mrpkn utang BUMN. Padahal, sebagai pembanding, antara 2014 hingga 2017, porsi utang luar negeri BUMN terhadap total utang swasta masih berada di kisaran 19 hingga 20 persen. Bahkan, pada 2008 porsinya hanya 6,45 persen.

“Jika dilihat dari total utang BUMN, porsi jumlah utang luar negeri juga kian membengkak. Hingga akhir Juni 2019, porsi utang luar negeri BUMN non-lembaga keuangan telah mencapai 55 persen dari total jumlah utangnya,” kata Fadli.

Hal itu menandakan jumlah utang luar negeri lebih besar daripada utang domestiknya. Hal ini bisa mendatangkan masalah besar. Pendapatan BUMN non-keuangan adalah dalam denominasi rupiah, karena sebagian besar produksinya.

“Tapi, di sisi lain, kewajiban terbesar mereka ada dalam mata uang asing. Sehingga besarnya proporsi utang luar negeri ini jelas tidak boleh diremehkan. Ini bisa jadi bom waktu yang berbahaya,” ucap dia.

Apalagi, porsi pembayaran utang jangka pendek juga kian meningkat. Pada Juni 2019, porsi utang jangka pendek mencapai 30,88 persen dari total utang luar negeri BUMN. Padahal, porsi pada akhir tahun 2018 hanya 22,57 persen. Bahkan pada tahun 2015-2017, porsinya selalu di bawah 20 persen

“Ironis, BUMN seharusnya merupakan pelayanan dan alat mencapai kesejahteraan, tapi nyatanya malah menjadi beban negara. Inilah pekerjaan rumah (PR) Menteri BUMN yang baru (Erick Thohir),” kata Fadli.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here