DPR Sahkan Prolegnas 2020-2024, RUU Ibu Kota dan RUU P-KS Masuk

Paripurna DPR RI, Selasa(17/12) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Foto: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan program legislasi nasional (prolegnas) untuk 2020-2024. DPR juga mengesahkan 50 RUU yang masuk prolegnas prioritas 2020.

Rapat yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani, itu digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen pada Selasa (17/12). Puan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan Rahmat Gobel. Sementara wakil ketua DPR RI tidak tampak yakni Aziz Syamsuddin dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dalam rapat tersebut, anggota Badan Legislasi (Baleg), Ibnu Multazam, menjelaskan kesepakatan DPR dan pemerintah mengenai prolegnas. Pertama, DPR dan pemerintah sepakat jumlah prolegnas yakni 248 RUU. ada empat RUU yang carry over yaitu RUU tentang Bea Materai, RUU KUHP, RUU tentang Pemasyarakatan, dan RUU tentang pertambangan mineral dan batubara.

Tiga RUU masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka yakni RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Seusai menyampaikan laporan, Puan menanyakan laporan Baleg tentang prolegnas bisa disetujui atau tidak. “Setuju…” jawab 357 anggota dewan yang hadir.

Selain itu, dari 248 RUU prolegnas itu terdapat beberapa RUU yang mendapat perhatian dari masyarakat karena dinilai kontroversi. RUU itu antara lain RKUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, RUU keamanan dan Ketahanan Sumber (Kemtan Siber), RUU Pertanahan, RUU Ibu Kota Negara, RUU penyadapan, RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan dua RUU yang berkaitan dengan Omnisbus Law. (EP)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here