Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, memerintahkan anggota dewan yang berdomisili di DKI Jakarta untuk turun membantu korban banjir.
“Kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/1).
Puan menegaskan agar semua tim penyelamat agar mengutamakan kesempatan korban. Maka itu, proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan.
Apalagi, kata dia, masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Oleh karena itu, Tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.
“Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan,” ucap dia.
Dia mengatakan, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, Pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir.
Kemudian, pada saat tanggap darurat, pemerintah harus mengerahkan seluruh kementerian dan Lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan. Bencana ini memerlukan sinergi lebih baik antar-K/L yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes dan BNPB serta Pemerintah Daerah.
“DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata dia.
Menurut Puan, banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor.
“DPR akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi,” ucap dia.(EP)
