Tak Peduli Demo Banyak yang Mati, DPR Kembali Bahas RUU KUHP

Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Ribuan mahasiswa yang berasal dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek turun ke jalan berdemonstrasi menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Rakyat di Senayan sepakat membahas kembali RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. RUU tersebut sempat mendapat penolakan berujung demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia dan menimbulkan korban jiwa mahasiswa.

Demonstran menilai RUU tersebut sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat. Dalam beberapa pasal-pasal, regulasi itu dinilai memberikan keringanan hukuman kepada para koruptor. Ini tentu bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengatakan, dewan sudah sepakat untuk membahas kembali RUU tersebut. Hanya saja, pembahasannya tidak menyeluruh. Dewan akan terfokus pada pasal-pasal kontroversi dan mendapat penolakan dari masyarakat.

“Kita sepakat tidak dari awal lagi, carry over. Beberapa pasal subtansi yang krusial akan coba kita cari jalan untuk dilakukan komunikasi dengan stakeholder. Jadi tidak dibongkar,” kata Herman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/2).

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut pembahasan RUU kontroversi tersebut akan melalui mekanisme panitia kerja (panja). DPR akan mengirim surat resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM agar untuk meminta perwakilan untuk membahas RUU. “Dalam 1, 2 hari kita kirim surat,” ucap Herman.

Pembahasan paling cepat digelar pada masa sidang berikutnya. Ia berjanji akan melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, LSM, hingga pemerintah untuk mendapatkan regulasi yang tidak menimbulkan perdebatan. “Semua pihak akan kita panggil untuk RDPU,” ujar dia.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan. Ia menyebut Komisi Hukum DPR itu akan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembahasan tersebut.

“Tapi karena ini master price, tidak boleh lama-lama juga ini selesai. Kalau mau sempurna, sulit. Semua orang menunggu. Kalau bisa periode sekarang KUHP sudah jadi,” ucap Trimedya.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here