ICW: 100 Hari Firli Cs, KPK Gagal Berantas Korupsi

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, gagal membawa lembaga antirasuah memberantas korupsi di Indonesia. Hal itu berdasarkan catatan 100 hari Firli Bahuri Cs memimpin pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru yang dihasilkan adalah berbagai kontroversi,” kata Kurnia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/3).

Atas dasar itu, Kurnia menyebut kepercayaan publik terhadap KPK turun drastis. Hal itu sesuai dengan riset Indo Barometer dan Alvara Institute pada awal tahun 2020. Dua riset itu sekaligus mengkonfirmasi pesimisme masyarakat luas atas proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak kredibel, ceroboh, dan tidak mengindahkan berbagai rekam jejak yang ada.

Kurnia membeberkan tujuh catatan kontroversi publik selama 100 hari Firli Cs memimpin KPK. Pertama, KPK gagal menangkap buronan. Ada dua buronan yang sampai saat ini belum ditangkap KPK, yakni Harun Masiku dan Nurhadi.

Kedua, Komisioner KPK tidak memberikan informasi yang transparan terkait penanganan perkara kepada publik. Hal ini bisa dilihat pada kejadian dugaan penyekapan penyidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat mengejar Harun Masiku sebelum menjadi buron.

Sampai saat ini tidak ada satupun Komisioner KPK yang memberikan informasi utuh dan jujur tentang kejadian tersebut. Bahkan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Ketua KPK menolak memberikan jawaban ketika ditanya tentang kejadian di PTIK.

Ketiga, komisioner KPK terlihat bertindak sewenang-wenang terhadap pegawainya sendiri. Bukti konkret atas tindakan ini dapat dilihat ketika Penyidik KPK, Kompol Rossa, diberhentikan tanpa melalui mekanisme yang jelas. Padahal yang bersangkutan sedang menangani perkara dugaan suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

Keempat, Komisioner KPK berniat memotong kompas proses hukum atas Harun Masiku untuk menutupi kelemahan mereka dalam mencari tersangka tersebut. Alih-alih serius mencari yang bersangkutan, Pimpinan KPK malah mendorong persidangan secara in absentia terhadap Harun Masiku.

Kelima, jumlah penindakan yang dilakukan oleh KPK menurun drastis. Pada kepemimpinan Firli Bahuri, KPK baru melakukan dua kali tangkap tangan, yakni melibatkan Komisioner KPU dan Bupati Sidoarjo. Akan tetapi dua perkara itu bukan murni dimulai oleh lima Komisioner KPK baru, namun sprindiknya sudah ada sejak era Agus Rahardjo cs.

Keenam, komisioner KPK terlalu sering melakukan pertemuan yang berpotensi mengikis nilai-nilai independensi dan etika pejabat KPK. Terhitung sejak Januari hingga Februari 2020, Komisioner KPK telah mendatangi 17 instansi negara. Tiga diantaranya kunjungan ke DPR RI.

“Ini jelas menggambarkan bahwa para Komisioner KPK tidak memahami pentingnya menjaga independensi kelembagaan. Dalih sosialisasi pencegahan tidak dapat diterima dengan akal sehat karena strategi pencegahan sudah jelas alur, pendekatan dan kebijakan-kebijakan teknisnya,” ujar Kurnia.

Ketujuh, Komisioner KPK mengumumkan kepada publik terkait penghentian 36 perkara di tingkat penyelidikan. Tentu publikasi semacam ini tidak lazim dan belum pernah terjadi di KPK.

Hal itu karena keseluruhan perkara tersebut masih dimungkinkan dilanjutkan ke tingkat penyidikan jika di kemudian hari ditemukan bukti tambahan. Selain itu dalam UU KPK, UU Tipikor, bahkan KUHAP sekali pun memang tidak pernah mengenal istilah publikasi penghentian di tingkat penyelidikan.

Selain itu, kata Kurnia, faktor UU KPK baru pun secara langsung mempengaruhi ritme kerja KPK. Mulai dari proses penindakan yang terlalu birokratis karena adanya Dewan Pengawas, kelembagaan yang tidak lagi independen, sampai pada kekhawatiran perkara besar akan dihentikan melalui instrumen surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan.

“Pada akhirnya akar persoalan pemberantasan korupsi saat ini ada pada komitmen Presiden Joko Widodo dan segenap anggota DPR RI. Sebab bagaimanapun persoalan stagnasi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi adalah produk politik eksekutif dan legislatif,” ucap Kurnia. (MSH)

Berita terkait

KPK Panggil Hengky Soenjoto yang Jadi Buron

Indonesiainside.id, Jakarta - KPK memanggil Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia, Hengky Soenjoto, kakak dari tersangka Direktur PT PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT, Hiendra Soenjoto,...

Ketua KPK: Dana Penanganan Covid-19 Sengaja Diperbesar Untuk Pencitraan

Indonesiainside.id, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menduga sejumlah oknum bupati/wali kota sengaja memperbesar alokasi dana penanganan Covid-19 untuk pencitraan pribadi...

Erick Thohir Datangi Gedung KPK, Ini Tujuannya

Indonesiainside.id, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu(8/7). Erick akan berdiskusi terkait Pemulihan Ekonomi...

RDP di Gedung KPK, ICW: Apa Yang mau Disembunyikan?

Indonesiainside.id, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa(7/7)....

RDP Komisi III Digelar di Kantor KPK, Memang Bisa?

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ingin agar Komisi III DPR dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi...

Berkali-kali Tidak Hadir, Buron Djoko Tjandra Beralasan Sakit

Indonesiainside.id, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra untuk kedua kalinya dengan alasan pemohon tidak dapat...

KPK Panggil Dua Mantan Petinggi PT DI

Indonesiainside.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin ini memanggil dua mantan petinggi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dalam penyidikan kasus suap kegiatan penjualan...

KPK Setor Rp500 Juta ke Kas Negara dari Perkara Pembangunan Jalan Muara Enim

Indonesiainside.id, Jakarta - KPK menyetor Rp500 juta ke kas negara yang merupakan uang denda dan pengganti dari perkara Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan...

Berita terkini

KPK Panggil Hengky Soenjoto yang Jadi Buron

Indonesiainside.id, Jakarta - KPK memanggil Komisaris PT Multitrans Logistic Indonesia, Hengky Soenjoto, kakak dari tersangka Direktur PT PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT, Hiendra Soenjoto,...
ads3 mekarsari

Kiat Meracik Minuman Sehat Saat Pandemi

Indonesiainside.id, Jakarta - Mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi adalah salah satu upaya meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan virus. Anda juga dapat meracik sendiri minuman...

WHO Membuka Kantor Baru di Istanbul

Indonesiainside.id, Ankara - Turki dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (9/7) menandatangani perjanjian untuk membuka kantor WHO di Istanbul guna menangani kedaruratan kemanusiaan...

Aktivitas Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Mulai Menggeliat

Indonesiainside.id, Palembang - Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan, mulai menunjukkan peningkatan pada awal Juli 2020 saat masa...

Berita utama

Alhamdulillah, Santri 01 Gontor Sembuh dari Covid-19

Indonesiainside.id, Jakarta - Pihak Pesantren Gontor Kampus 2 menyampaikan rasa syukur atas sembuhnya santri 01 Covid-19 yang sembuh. Hal ini diungkapkan melalui Wakil Pengasuh...

Denny Siregar Curhat Keselamatannya, Christ Wamea: Kalau Sayang Keluarga Jangan Tekuni Pekerjaan Tukang Fitnah dan Tukang Bohong

Indonesiainside.id, Jakarta - Denny Zulfikar Siregar yang sempat menantang kepada siapapun untuk membeber data dirinya belakangan mengaku resah dan tidak terima kebocoran data pribadinya...

Gontor Jadi Pembicara dalam Kajian Penanganan Covid-19 Internasional

Indonesiainside.id, Jakarta – Universitas Darussalam (Unida) Gontor, Jawa Timur akan mengikuti kajian internasional penanganan Covid-19 yang diadakan lembaga The World Muslim Communities Council dan League of...

Antisipasi Erupsi Gunung Merapi, Warga Jrakah Galakkan Siskamling

Indonesiainside.id, Boyolali - Warga di setiap rukun tetangga (RT) di 13 Dukuh Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (Jateng) menggalakkan ronda malam...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here