Menko Polhukam: Jangan Berpikir Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Kompak

Petugas melakukan pengalihan jalur saat penutupan sebagian jalan protokol Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin (22/3/2020) malam. Pemerintah Kota Tegal dan Polres Tegal hingga 14 hari mendatang melakukan "lockdown" lokal dengan menutup jalur Pantura. Foto: Antara/Oky Lukmansyah

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menepis narasi yang menyebutkan antara Pemerintah Pusat dan daerah tidak kompak dalam penanganan virus corona jenis baru (Covid-19). Dia menegaskan, Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) bergerak dalam menangani Covid-19, namun penetapan karantina atau lockdown ada di pusat.

“Tetapi tetap dalam ritme kekompakan dengan Pemerintah Pusat. Jangan mencoba berpikir bahwa Pemerintah Pusat dan daerah itu tidak kompak,” kata Mahfud dalam sebuah telekonferensi, Selasa (31/3).

Mantan menteri pertahanan (menhan) ini menuturkan, Pemerintah Pusat dan daerah sudah kompak. Hanya masyarakat yang menarasikan bahwa ada perbedaan mengenai lockdown atau karantina. “Sebenarnya sudah kompak. Tiap hari kami selalu berkoordinasi dengan gubernur,” ucap Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini membuktikan dalam dua hari terakhir ini. Pusat dan daerah sudah mengadakan empat kali rapat yang melibatkan para gubernur dan berlangsung efektif.

“Semua mengatakan ada dalam satu komando,” tegasnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat tidak perlu terpancing dengan urusan yang seakan-akan terdapat pertentangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dia menjelaskan, jika daerah-daerah ingin membuat karantina wilayah, sudah ada aturannya yang berpaku pada karantina dan dengan cara yang ada dalam UUD, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Narasi tentang adanya ketidakkompakan antara Pemerintah Pusat dan daerah muncul ketika pemerintah daerah banyak yang melakukan lockdown atau penguncian wilayahnya tanpa mendengar instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa kewenangan lockdown adalah milik Pemerintah Pusat. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here