Penerapan PSBB, Mahfud MD: Sudah Ada dalam UUD

Menko Polhukam, Mahfud MD saat menjawab pertanyaan wartawan di Shangri-la Hotel, Jakarta, Rabu (22/1). Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Mahfud menyebutkan, aturan tersebut diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

“Dalam UUD itu dikatakan, untuk menentukan satu mekanisme dan bahkan strategi, itu harus dinyatakan dulu bahwa negara dalam keadaan darurat kesehatan,” jelas Mahfud dalam sebuah telekonferensi, Selasa (31/3).

Setelah negara dinyatakan dalam keadaan darurat kesehatan, kata Mahfud, maka kemudian muncul pilihan strategi yang diatur dalam UUD, yaitu PSBB. “Itu sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” katanya.

Ide-ide tersebut juga termasuk membatasi pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Mahfud juga menyebut, dalam UUD tersebut mencakup soal karantina atau lockdown.

“Itu sudah tercakup semuanya di situ,” tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menganggap penetapan status darurat sipil di Indonesia saat ini belum diperlukan dalam mengatasi pandemi Covid-19. “Darurat sipil itu kita siapkan apabila terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat itu harus kita siapkan, tapi kalau kondisi sekarang ini tentu saja tidak,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/3).

Dia menyatakan, Indonesia dalam status kedaruratan kesehatan dan memilih melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah juga sudah membuat peraturan pemerintah (PP) dan keputusan presiden (keppres) untuk mendukung penetapan status tersebut.

“Semua skenario itu kita siapkan dari yang ringan, dari yang moderat, sedang maupun yang terburuk. Mengenai PSBB, baru saja saya tanda tangani PP-nya dan Keppresnya yang berkaitan dengan itu dan kita harapkan dari yang setelah ditandatangani, PP dan keppres itu mulai efektif berjalan,” ucap presiden.

Pada Senin (30/3), Presiden sudah menekankan penerapan kebijakan PSBB. “Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan Gugus Tugas Covid-19, Senin (30/3). (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here