Fraksi PAN Kritisi Ketidakselarasan Data Covid-19 Milik Pemerintah

Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partonan Daulay. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Tidak ada keselarasan data terkait jumlah kasus positif wabah virus corona membuat pemerintah dihujani kritikan. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI.

Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ketidakselarasan data pemerintah terkait Covid-19 merupakan imbas dari komunikasi yang tidak baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, data dan kebijakan pemerintah seringkali berbeda dengan yang disampaikan ke publik.

Parahnya, ketidakselarasan tersebut justru terjadi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Padahal, kata dia, keduanya memiliki kedekatan secara geografis yang seharusnya mudah untuk melakukan verifikasi data.

“Selain itu, aturan-aturan hukum yang menjadi aturan pelaksana penanganan Covid-19 dinilai juga agak sedikit terlambat. Akibatnya, pelaksanaan penanganan menjadi terlambat. Tentu ini berimplikasi pada pendataan,” kata Saleh di Jakarta, Senin (6/4).

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu mengingatkan, sejak semula sudah banyak yang meragukan data-data yang disampaikan. Ketika virus merebak di Kota Wuhan, Cina, beberapa negara menyatakan tidak mempercayai bahwa di Indonesia tidak ada yang terinfeksi. Bahkan, penelitian akademis yang dilansir Harvard sekalipun menyatakan bahwa Indonesia sudah banyak yang terpapar.

“Awalnya, pendapat dan kesimpulan lembaga-lembaga itu disangkal oleh Indonesia. Namun seiring waktu, Indonesia akhirnya mengakui dan mengumumkan data-data penyebaran virus corona di Tanah Air,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, tetap saja masih banyak yang meragukan data yang disampaikan pemerintah pusat. Teranyar, salah seorang menteri di Australia mengatakan, Indonesia melaporkan pasien Covid-19 lebih sedikit dari kenyataan (under-reporting). Keraguan tersebut akhirnya mencapai puncaknya setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan pengakuan bahwa data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron.

“Pengakuan ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Ini menandakan data yang dimiliki pemerintah tidak solid. Orang kemudian akan bertanya, bagaimana Indonesia akan menangani Covid-19 dengan data yang tidak sempurna,” ucapnya. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here