Nurmansyah Lubis: Kita Akan Bersikap Kritis, Apalagi Wagubnya Bukan Kader PKS

Nurmansjah Lubis
Cawagub DKI Jakarta dari PKS, Nurmansjah Lubis. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Nurmansyah Lubis, tak ingin menjawab secara detail bagaimana koalisi PKS dengan Gerindra ke depan setelah kursi wagub DKI dimenangkan oleh Gerindra. Menurut dia, koalisi partai politik memang tidak bisa hitam putih.

“Jadi yang jelas memang PKS Bersama dengan Gerindra adalah mengusung gubernur, Anies dan Sandi sampai sekarang juga masih mengusung. Tentunya secara politik PKS harus mengamankan kebijakan gubernur karena sebagai partai pengusung kita akan bersikap kritis, apalagi wagubnya bukan Kader PKS. Intinya kami mendukung tapi tetap kritis,” kata Bang Ancah, sapaan akrabnya di Jakarta, Selasa (7/4).

Mengenai banyaknya anggota fraksi di luar PKS yang hadir saat paripurna DPRD kemarin dan memberikan dukungan kepada Riza Patria, Ancah menilai kebijakan kepartaian di ibu kota sangat tergantung kebijakan di tingkat pusat. Bahkan di PKS juga demikian.

“Jadi saya melihatnya kemungkinan seperti itu dan ini dampak dari konstelasi politik di tingkat nasional. PKS kan sendirian oposisi di nasional, di DKI juga seperti itu,” tuturnya.

Di satu sisi, dia juga mengaku aneh pada rapat paripurna DPRD kemarin. Pasalnya hampir 100 persen anggota DPRD hadir dan tepat waktu, padahal Jakarta sedang pandemi corona dan menjadi episentrum corona.

“Jadi, anda tafsirkan sendirilah, anda bisa menilai. Ini kan rencananya mau ada perubahan usulan APBD, di mana sebagian besar alokasi perubahan untuk corona, mudah-mudahan semangat anggota DPRD sama dengan menghadapi paripurna pilwagub,” ujarnya.

Ia menegaskan, semangat anggota DPRD untuk membantu gubernur mengatasi wabah corona ini dengan alokasi anggaran yang optimal lewat perubahan APBD harus sama dengan minimal sama dengan paripurna pemilihan wagub ini. “Jangan sampai paripurna pemilihan wagub semangat hadir, tapi untuk membahas agenda kepentingan masyarakat malah tidak optimal,” tuturnya.

Senada, Ketua Fraksi PKS DPRD, Muhammad Arifin, menuturkan, meskipun suvei public menyatakan elektabilitas Ancah tertinggi, namun proses demokratisasi di DPRD berbeda. Menurut dia, antara logika perpolitikan di DPRD dengan public tentu berbeda.

“Nah inilah hasilnya, DKI Jakarta ini adalah ibukota dan biasanya perpolitikan di ibukota tidak jauh berbeda dengan politik di tingkat nasional. Di tingkat nasional PKS sendirian jadi oposisi, ada dampaknya juga dalam perpolitikan di Ibu Kota DKI Jakarta,” katanya. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here