DPR: Perppu Corona Buat Pemerintah Kebal Hukum Kelola Rp405,1 T

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, resmi menyerahkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Dok. Kemenkeu

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Marwan Cik Asan, menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 membuat pemerintah kebal hukum dalam mengelola Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Dia menyoroti aturan Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 yang membebaskan para pengelola anggaran dalam Komite Stabilitas Siatem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana jika mengakibatkan kerugian negara. Berdasarkan pasal itu, KSSK yang terdiri atas menteri keuangan (menkeu), gubernur Bank Indonesia, ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak bisa dituntut secaea perdata maupun pidana.

“Keempatnya menjadi kebal hukum ketika melakukan stimulus tersebut,” kata Marwan di Jakarta, Kamis (9/4).

Pasal 27 ayat 1 Perppu 1/2020 mengatur biaya yang dikeluarkan pemerintah atau KSKK untuk berbagai program bukan kerugian negara, melainkan biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.

Sementara, ayat 2 menyebut seluruh pejabat negara yang berkaitan dengan pelaksanaan perppu tersebut tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Syarat aturan itu pejabat yang bersangkutan melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah tidak memperhatikan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ujar Marwan.

Hal serupa disampaikan Presiden PKS, Sohibul Iman. Ia menilai Perppu 1/2020 berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power. Ia juga khawatir perppu itu menimbulkan kasus korupsi seperti skandal BLBI.

“Ini adalah cek kosong dan jalan pintas menuju era otoriterisme. Perppu ini akan menyuntik mati demokrasi kita,” kata Sohibul Iman.

Pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp405,1 triliun untuk menanggulangi Covid-19. Sejumlah program telah disiapkan, mulai dari bantuan untuk rakyat, subsidi listrik, hingga pembelian alat kesehatan untuk perang melawan Covid-19.

Dalam Perppu 1/2020, penggunaan uang negara tercantum dalam pasal 25 Ketentuan Penutup. Pasal tersebut mengatur mengenai keuangan negara yang digunakan untuk menyelematkan perekonomian dari pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian negara.

Pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini juga tak bisa dituntut secara perdata maupun pidana jika melakukan maladministrasi. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here