PPP: Revisi APBN dengan Perpres Langgar UUD

Ilustrasi APBN. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Fraksi PPP DPR mengkritisi pemerintah yang merevisi APBN dengan peraturan presiden (perpres). Menurut fraksi partai berlambang Kakbah itu, cara pemerintah tersebut inkonstitusional.

Ketua Fraksi PPP, Amir Uskara menyatakan, pada prinsipnya mendukung berbagai upaya dan kebijakan pemerintah untuk menstabililkan perekonomian dan mengurangi dampak negatif yang terjadi saat ini. Terlebih dalam kondisi perekonomian yang terpukul akibat pademi virus corona (Covid-19).

“Fraksi PPP di antaranya akan mendukung jika pemerintah melakukan revisi APBN, namun revisi APBN itu tidak boleh dilakukan dengan peraturan presiden (perpres), karena akan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 23 yang mengatur tentang APBN,” kata Amir, Kamis (9/4).

Pemerintah, kata dia, bisa melakukan revisi APBN melalui mekanisme revisi UU atau dengan peraturan oemerintah pengganti undang-yndang (perppu) sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Sementara, terkait toleransi pelebaran defisit anggaran akibat pademi Covid-19, PPP mengharapkan defisit anggaran ini tidak lebih dari 5 persen.

“Walaupun Kemenkeu sempat menghitung perkiraan defisit anggaran akan mencapai 5,07 persen dari PDB (produk domestik bruto),” tuturnya.

Dia menambahkan, salah satu upaya untuk menekan angka defisit ini bisa dilakukan dengan pemotongan anggaran belanja yang tidak terlalu penting. Pemerintah juga bisa merelokasi anggaran-anggaran yang dianggap belum urgen untuk dialihkan pada penanganan dan dampak Covid-19. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here