Pembisik Jokowi Dinilai Gagal Beri Masukan

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi Keuangan DPR, Achmad Hafisz Tohir, menilai staf kepresidenan lalai dalam memberi masukan yang benar kepada Presiden Joko Widodo. Ia mencontohkan langkah Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2020 sebagai acuan APBN Perubahan 2020. Padahal, pembahasan APBN harus melalui UU bukan Perpres seperti diamanatkan UUD Tahun 1945 Pasal 23.

“Saya sangat menyayangkan jika para ahli hukum di seputar Istana tidak memberi masukan yang tepat bagi presiden kita sehingga terbit Perpres APBN-P 2020,” kata Hafisz di Jakarta, Selasa (21/4).

Penerbitan Perpres itu bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola negara. Dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, APBN direncanakan oleh presiden dan dibahas bersama DPR. Artinya, setelah rancangan APBN disusun pemerintah, maka rancangan itu harus dibahas bersama parlemen.

Sementara Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, APBN ditetapkan melalui Undang-Undang. Jadi, APBN bukan ditetapkan melalui Perpres. Atas dasar itu, Hafisz menilai penerbitan Perpres 54/2020 berpotensi melanggar konstitusi. Terlebih lagi Perppu No.1/2020 yang menjadi landasan Perpres itu belum disetujui oleh DPR.

“Karena Perppu Nomor 1 Tahun 2020 belum dibahas DPR, tentu ini akan menjadi masalah besar bagi pemerintahan Jokowi. Perppu tersebut setelah dibahas, ternyata ditolak DPR, maka landasan penerbitan Perpres jadi tidak berkekuatan hukum,” ucap Hafisz.

Potensi pelanggaran itu meliputi UUD 1945, UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan melanggar prinsip dasar ketatanegaraan mengenai Trias Politica yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam pembagian kekuasaan itu, pemerintah bersama-sama DPR menetapkan APBN. Sementara, jika melalui Perpres maka pemerintah tidak melibatkan DPR. Hal itu sama saja mereduksi satu dari tiga fungsi DPR, yakni fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPR itu dijamin konsitusi.

“Sesuai UUD 1945, kami tetap meminta pemerintah untuk segera mengajukan APBN-P 2020 kepada DPR. Insya Allah, DPR bisa segera membahas perubahan itu pada kesempatan pertama,” kata Hafisz.(EP)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here