Pengamat Curiga Omnibus Law Nanti Diselesaikan seperti UU KPK

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, khawatir Omnibus Law Cipta Kerja akan bernasib sama dengan dengan UU No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Produk legislasi itu disebut tak mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

“Membaca kronologis Omnibus Law, dari respon pemerintah dan DPR besar kemungkinan nasibnya serupa UU KPK, di mana kepentingan elit tertentu mendominasi, sehingga usulan dan kritik publik akan begitu saja diabaikan,” kata Dedi kepada Indonesiainside.id, Rabu (22/4).

Meski ada kesempatan mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi langkah tersebut dinilai hanya formalitas saja. Sulit mengharapkan produk hukum berkualitas jika sebuah RUU sudah cacat formil sejak awal.

“Meskipun memang, ada kesempatan untuk lakukan gugatan, tetapi gugatan pada produk legislasi yang sejak awal sudah terbaca dipaksakan hanya terkesan formalitas saja,” kata dia.

Selain itu, Dedi menilai pembahasan Omnibus Law di tengah pandemi menandakan pemerintah dan DPR telah kehilangan kepekaan politik prioritas. Penanganan Covid-19 yang seharusnya menjadi prioritas utama dikesampingkan demi kepentingan kelompok elit tertentu.

“Omnibus Law yang sejak awal kontroversial seharusnya dihentikan sementara pembahasannya, sekurang-kurangnya hibgga kondisi nasional membaik, lebih lagi tanpa ada pelibatan buruh, bisa saja ada pihak yang sengaja memanfaatkan wabah untuk meloloskan Ombibus Law,” ucap dia

Di sisi lain, Dedi mengapresiasi keputusan Fraksi PKS dan Demokrat di DPR RI yang tak mendukung pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19. Sikap seperti itu harus dipertahankan oleh oposisi di parlemen.

“Masuk akal langkah PKS Demokrat, dan itulah seharusnya yang dilakukan oposisi, meskipun tidak sebanding dengan mitra pemerintah, tetapi upaya PKS dan Demokrat akan mendapat penilaian dari publik terutama yang terdampak langsung dari Omnibus Law ini,” ucap dia.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR resmi membentuk pantia kerja (Panja) Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (20/4) lalu. Total ada 37 anggota panja dengan satu ketua dan empat wakil ketua.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here