Fraksi PKS Protes Tidak Dimasukkannya Larangan Komunis dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila

Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Foto: Istimewa.

Indonesiainside.id, Jakarta – Fraksi Partai Kadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini, mengajukan keberatan terhadap konsideran Rencana Undang-Udang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).  Fraksi PKS menolak tidak dimasukkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam RUU HIP.

Saat ini RUU HIP telah disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5). Selanjutnya RUU HIP akan dibahas bersama pemerintah dan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang.

“Jangan abaikan bahaya laten komunisme, TAP MPRS XXV/1966 secara resmi masih berlaku karena bahayanya mengancam bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. TAP MPRS tersebut dalam hierarki perundang-undangan berada di atas UU dan di bawah UUD, jadi sudah semestinya menjadi rujukan,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut Jazuli, TAP MPRS XXV/MPRS/1966 yang masih berlaku hingga saat ini menyiratkan bahaya laten PKI dan ideologi komunis. Ideologi itu jelas-jelas menjadi ancaman bagi Pancasila.

Ia menekankan, ketika bicara Halauan Ideologi Pancasila, harus dibunyikan dengan tegas soal larangan PKI dan ideologi komunisnya di Indonesia. Apalagi, menurut dia, TAP MPRS XXV/1966 itu berkaitan erat dengan sejarah Pancasila yang setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan PKI pernah ingin mengganti ideologi Pancasila namun gagal.

“Menjadi aneh, menurut Fraksi PKS, jika TAP MPRS yang penting itu tidak dijadikan konsiderans. Bicara ideologi Pancasila harus berani secara tegas menolak anasir-anasir yang mengancam keberadaannya,” ujarnya.

Menurut dia, RUU HIP seharusnya bukan hanya tegas terhadap bahaya bangkitnya PKI dan ideologi komunisnya. RUU HIP juga harus mampu menegaskan posisi Pancasila terhadap sistem politik/budaya dominan dari paham liberalisme, kapitalisme, sekularisme, hodonisme, dan konsumerisme.

“Selain itu, juga praktik gerakan terorisme, sparatisme. Termasuk isme-isme lainnya yang merangsak masuk dan merusak perikehidupan bangsa Indonesia,” tuturnya.

Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta secara tegas agar TAP MPRS XXV/1966 dimasukkan sebagai konsiderans RUU HIP dan ke depan dalam pembahasan RUU tersebut. Fraksi PKS akan terus berkomunikasi lintas fraksi agar memiliki kesamaan pandang tentang pentingnya TAP MPRS tersebut. (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here