Sahkan RUU Kontroversi, DPR Dinilai Mengorupsi Reformasi

Unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR RI.
Unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR RI.

Indonesiainside.id, Jakarta – September 2019 lalu, mahasiswa serentak menggelar demonstrasi di kota-kota besar di Indonesia. Aksi unjuk rasa yang mengusung tema #ReformasiDikorupsi itu disebut sebagai demonstrasi terbesar pertama proreformasi.

Para mahasiswa lintas universitas itu menyuarakan penolakan pengesahan RUU KPK, RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Minerba, serta kasus kriminalitas aktifitas dan isu kerusakan lingkungan.

Di Jakarta, aksi berpusat di dekat Gedung DPR/MPR. Mereka meneriakan kritik yang berujung ketegangan antara aparat keamanan dan mahasiswa.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Agil Oktaryal, menilai aksi reformasi dikorupsi itu menuntut agar pemerintah tidak mengingkari capaian reformasi. Beberapa janji reformasi itu seperti kebebasan dan jaminan HAM, hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk menuntut pemerintah tidak menghancurkan lembaga-lembaga yang lahir sebagai buah reformasi seperti KPK.

“Mangkanya pas aksi yang dituntut adalah hentikan pembahasan UU Kontroversial yang mengancam HAM seperti KUHP dan revisi UU KPK yang diyakini akan menghancurkan independensi KPK,” ucap Agil kepada Indonesiainside.id.

Para mahasiswa menilai pemerintah dan DPR mengabaikan semangat reformasi dan hanya mengakomodir kepentingan segelintir orang. Hal itu ditandai dengan langkah DPR mengesahkan RUU Minerba dan RUU KPK termasuk Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Pemasyarakatan yang saat ini tengah dibahas.

Agil lalu meminta pemerintah agar tak mencoreng semangat reformasi dengan cara menjalankan konstitusi sebagaimana mestinya, tidak boleh ada praktik yang mengingkari konstitusi. Di menekankan, pembentukan UU harus demokratis, misalnya melibatkan partisipasi publik dan transparan dan hasilnnya pun perpihak pada rakyat tidak ke pemodal.

“Lembaga penegak hukum seperti KPK harus diperkuat karena salah satu tuntutan reformasi adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi. HAM harus dipenuhi, dilindungi, dan dihargai. tidak ada intervensi terhadap lembaga penegak hukum dan peradilan. Jika itu yang dilakukan cita-cita reformasi bisa diwujudkan,” ucap Agil.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here