Indonesiainside.id, Jakarta – Langkah DPR membahas Omnibus Law Cipta Kerja meski parlemen memasuki masa reses menjadi bukti demokrasi hanya dijadikan alat oleh elite-elite tertentu.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai DPR bersama pemerintah memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk meloloskan beberapa RUU yang menguntungkan para elit. Padahal, RUU tersebut menuai kritik, bahkan menciptakan gelombang unjuk rasa mahasiswa pada September 2019 lalu.
“RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditentang publik agar pembahasannya ditunda sebagai wujud kepedulian dan keseriusan mengatasi pandemi. Faktanya DPR dan Pemerintah tak memedulikannya. Memanfaatkan pandemi yang sedang terjadi, mereka berharap pembahasan Cipta Kerja juga bisa berlangsung cepat, minimal ketika publik sudah kembali pada normal yang biasanya, RUU Cipta Kerja sudah diketok,” kata Lucius kepada Indonesiainside.id, Jumat (22/5).
Menurutnya, upaya pembahasan dan pengesahan RUU di tengah pandemi tanpa partisipasi publik merupakan wujud elite yang cenderung berlawanan dengan demokrasi. Para elite hanya menggunakan demokrasi hanya untuk keuntungan personal.
“Ketika elit masih berpikir membuat kebijakan lain di luar kebijakan darurat pandemi, maka mereka pasti melakukan itu karena situasi publik yang tengah sakit sehingga tak bisa menekan elit untuk mengoreksi kebijakan atau regulasi yang mau diputuskan. Saya kira inilah yang kita sedang hadapi saat ini,” ucapnya.
Lucius menyebut DPR sebagai wakil rakyat sudah kehilangan roh dan memilih bersekongkol dengan pemerintah demi kebijakan yang menguntungkan elit-elit saja. DPR kembali kehilangan daya kuasanya sebagai wakil rakyat di hadapan cengkeraman elit yang lebih memengaruhi mereka.
