Indonesiainside.id, Jakarta – Mengebiri partisipasi publik hingga pengesahan RUU kontroversi demi kepentingan elit tertentu adalah sinyalemen betapa kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Sejak reformasi 22 tahun silam, Indonesia jatuh bangun menjalankan proses demokratisasi, namun upaya itu runtuh ketika daya kuasa DPR sebagai wakil rakyat hilang di hadapan cengkeraman oligarki.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, DPR sebagai wakil rakyat sudah kehilangan roh dan memilih untuk melakukan ‘persekongkolan’ dengan pemerintah demi kebijakan yang menguntungkan elit-elit saja. DPR hanya menjadi pemberi stempel atau pemberi legitimasi untuk apapun yang dikhehendaki pemerintah.
Kemunduran demokrasi semakin tampak di tengah pandemi Covid-19. Secara teknis prosedural, kata Lucius, kualitas demokrasi Indoensia di masa pandemi memang agak terganggu. Hal ini paling jelas terlihat pada pembatasan partisipasi publik untuk mencegah penyebaran virus Corona.
“Partisipasi publik sebagai salah satu indikator utama demokrasi yang berkualitas dihambat oleh munculnya situasi yang justru tidak menginginkan partisipasi itu bisa diekspresikan secara fisik, bersama-sama atau berkerumun,” kata Lucius kepada Indonesiainside.id, Jumat(22/5)
Padahal, partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan seringkali diekspresikan melalui aksi unjuk rasa. Partisipasi publik melalui aksi massa cenderung efektif sebagai penekan pada lembaga publik seperti DPR dalam proses pembuatan kebijakan.
“Dengan hilangnya unsur partisipasi publik secara langsung ke jantung kekuasaan tersebut, demokrasi tak bisa berjalan maksimal. Demokrasi tanpa partisipasi publik itu adalah demokrasi palsu,” ucap dia.
Menurut Lucius, wakil rakyat yang dipilih secara demokratis pun tak serta merta bisa mewakili aspirasi rakyat. Sebab, dalam banyak hal sistem pemilu yang menjadi instrumen demokrasi juga belum cukup handal untuk memastikan anggota dewan bakal bekerja menyalurkan suara rakyat.
Situasi keterbatasan partisipasi publik, menurut Lucius, justru dimanfaatkan oleh elit, baik di legislatif maupun eksekutif, untuk meloloskan kebijakan-kebijakan yang sudah diyakini tak bakal didukung penuh oleh publik. Dengann kata lain pembatasan partisipasi publik, oleh elit dimanfaatkan untuk menggoalkan kebijakan yang diinginkan elit saja.
Situasi ini yang semakin membuat demokrasi semakin tak berkualitas, karena nampak bahwa demokrasi memang bukan pilihan yang diinginkan elit saat ini. Mereka terlihat hanya memanfaatkan demokrasi untuk meraih kekuasaan.
“Ketika ada pandemi Covid seperti saat ini, elit yang tak ramah pada demokrasi seolah-olah mendapatkan peluang untuk melancarkan misi mereka tanpa takut akan dimarahi publik karena bisa menjadikan prosedur demokrasi sebagai tameng,” ucap Lucius.
Lucius menyaksikan persekongkolan antarelit yang mendompleng demokrasi untuk meloloskan keinginan mereka. Pengesahan RUU Minerba hingga pengesahan Perppu No.1/2020 merupakan dua bukti aksi persekongkolan itu. RUU Minerba yang di periode sebelumnya dipaksa publik agar ditunda pengesahannya, dalam situasi pandemi saat ini justru dengan mulus bisa disahkan.
“Ini adalah kemunduran demokrasi, kemunduran reformasi,” ucap Lucius.(EP)
