Indonesiainside.id, Jakarta – Media sosial Twitter sejak pagi ini ramai dengan tagar #MakzulkanJKWBubarkanPDIP. Dalam pantauan redaksi ada lebih dari 12 ribu twit menyuarakan tagar ini.
Beberapa hal yang disoroti terkait dengan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tengah di bahas DPR.
Salah satunya menuntut agar PDIP membersihkan anggotanya dari keturunan organisasi terlarang. Netizen menduga mereka mendompleng RUU HIP untuk membangkitkan paham komunis di Indonesia.
“jika PDIP tdk bisa membersihkan anggotanya dari unsur anak2x PKI, yg terbukti pelan2x ingin membangkitkan lagi ideologi komunis dgn dalih RUU HIP.
BUBARKAN SAJA PDIP dan JADIKAN PARTAI TERLARANG, dgn membuat TAP MPR baru sbg payung hukum nya,” posting pengguna akun @andini_maharan1, Senin(15/6).
Warganet juga menuding Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pencetus ide RUU HIP.
“Jelas Ya, RUU HIP itu Ide Megawati PDIP, , Dia Peras Pancasila Menjdi Trisula. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa posisi Terbawah, Menjd Ketuhanan Yg Berkebudayaan. Maksdnya Apa? Mau Merubah INDONESIA menjd Komunis? Jgn Mimpi. #TolakNeoOtoriter,” posting akun Basmi PKI @Vife70664464.
PDIP telah mengeluarkan pernyataan sikap tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini ramai diperbincangkan masyarakat. PDIP menyetujui jika ekasila dihapus dan paham komunis dilarang di RUU HIP.
“Dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai trisila yang kristalisasinya dalam ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus. Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (15/6).
“Atas dasar hal tersebut, maka terkait dinamika, pro-kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), sikap PDI Perjuangan adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktek demokrasi Pancasila,” tegasnya.
(EP)
