Baleg DPR: RUU HIP Tak Bisa Begitu Saja Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas

Rapat Paripurna DPR RI ke 8 masa Persidangan II tahun sidang 2019–2020 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1). Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya, menjelaskan, RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak bisa begitu saja dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020, karena saat ini sudah menjadi domain pemerintah. Dia mengklaim, keputusan mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas prioritas harus diambil dalam rapat paripurna DPR.

“DPR sudah ada aturannya, jika RUU sudah diambil keputusan di Rapat Paripurna maka untuk membatalkannya harus di paripurna. Lalu saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah, maka tunggu pemerintah karena saat ini domainnya bukan di DPR,” kata Willy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/7).

Dia mengutip pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapa evaluasi Prolegnas prioritas 2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (2/7). Yasonna menyebut pemerintah punya waktu 60 hari kerja setelah DPR mengirimkan RUU HIP.

“Sebelum batas waktu itu, pemerintah akan kirimkan Surpres (Surat Presiden), bisa membatalkan, bisa tindaklanjuti, bahkan Suspres tanpa daftar inventarisir masalah (DIM) pun tidak bisa dibahas. Kalau ada yang menanyakan kenapa Baleg tidak mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas 2020, itu namanya ‘salah alamat’. DPR adalah lembaga resmi sehingga ada prosedur dan mekanisme yaitu menunggu Surpes dari presiden,” ucapnya.

Namun, Anggota Baleg DPR dari Fraksi Demokrat, Bambang Purwanto, mengatakan pembatalan atau penarikan RUU HIP masih bisa dilakukan, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini. Itu karena pemerintah dan DPR belum membahas RUU HIP secara bersama.

“Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pada Pasal 70 ayat (1) dinyatakan bahwa RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan presiden,” ujarnya.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here