Priyo Budi Santoso: Munaslub 11 Juli Jelas Ilegal dan Inkonstitusional

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers yang digelar. Foto: istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menanggapi rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya pada 11-12 Juli mendatang. DPP Partai Berkarya menyatakan dengan tegas bahwa tindakan mereka ilegal dan inkonstitusional.

Hal itu disampaikan DPP Partai Berkarya dalam surat instruksi nomor 122/DPP/BERKARYA/VI/2020, bertanggal 2 Juli 2020. Surat itu ditujukan kepada Ketua DPW dan Ketua DPD Partai Berkarya Se-Indonesia, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam keterangannya menegaskan bahwa tindakan segelintir pihak yang menamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai Berkarya yang akan mengadakan Munaslub Partai Berkarya pada tanggal 11-12 Juli 2020 di Jakarta adalah tidak sah.

“Ulah segelintir orang itu merupakan tindakan ilegal, inkonstitusional dan tidak sah. Jelas melanggar AD/ART partai,” tegas Priyo, dalam keterangan resminya, Sabtu(4/7).

Berikut pernyataan lengkap DPP Partai Berkarya yang disampaikan kepada DPW dan DPD di seluruh Indonesia:

1. Munaslub yang digagas oleh apa yang menamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai Berkarya adalah tindakan illegal dan inkonstitusional yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya, dan merupakan tindakan yang mengarah pada pencemaran nama baik dan merusak citra Partai. (ART pasal 7).

2. Bahwa dalam rangka penegakan supremasi hukum dan penghormatan atas institusi kenegaraan, maka sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Hukum melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, juncto SK Menkumham No. M.HH.-07 AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Berkarya, maka Kami akan melakukan
tindakan organisasi yang dipandang perlu dengan mengacu pada AD/ART Partai Berkarya.

3. Diinstruksikan kepada seluruh pimpinan dan pengurus DPW dan DPD Partai Berkarya Se-Indonesia yang loyal kepada kepemimpinan Ketua Umum Hutomo Mandala Putra, untuk tidak ikut serta dalam Munaslub tersebut.

Demikian instruksi ini Kami sampaikan ke seluruh jajaran Partai untuk dapat diindahkan dan diamankan.

Surat DPP Partai Berkarya.

(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here