Suami Istri Bupati dan Ketua DPRD Ditangkap KPK, Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi

Bupati Kutai Timur Ismunandar (kiri) bersama istri yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria (kanan) dibawa menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2020) . ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Indonesiainside.id, Samarinda – Penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Riarinda Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi bukti bahwa politik dinasti sangat rawan korupsi.

Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Unmul, Kalimantan Timur, menilai OTT KPK di Kabupaten Kutai Timur menjadi bukti bahwa Politik Dinasti telah memberikan ruang dan terbuka lebarnya pintu tindak pidana korupsi.

KPK telah menetapkan Bupati Kutai Timur dan istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta tiga orang Kepala OPD dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD,” kata Sekretaris Saksi Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah di Samarinda, Sabtu (4/7).

Menurut dia, kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti. Dugaan korupsi dalam kasus ini, ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur 2020 ini.

Menurut Herdiansyah, politik berbiaya tinggi (high cost politic) memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. “Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” jelasnya.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri menunjukkan bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai  Rp20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar RP20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” kata pria yang akrab disapa Castro ini.

Dia mengatakan, OTT KPP ini pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa.

“Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” katanya.

Castro berpendapat keterlibatan tiga unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kasus OTT ini, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), menandakan OPD-OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah, yang hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politiknya jelang Pilkada.

“Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut. Hal ini tentu saja merusak desain merit systemmanajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik,” jelasnya. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here