Indonesiainside.id
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Metropolitan
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Home
  • Nasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Metropolitan
  • Lifestyle
  • Olahraga
No Result
View All Result
Indonesiainside.id
Home News Politik

Suami Istri Bupati dan Ketua DPRD Ditangkap KPK, Bukti Politik Dinasti Rawan Korupsi

OlehAzhar Azis
Sabtu, 04/07/2020 - 22:45
Jadi Tersangka KPK Bersama Suaminya yang Juga Bupati, Ketua DPRD Kutai Timur Dipecat dari PPP

Bupati Kutai Timur Ismunandar (kiri) bersama istri yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria (kanan) dibawa menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2020) . ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Indonesiainside.id, Samarinda – Penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Riarinda Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi bukti bahwa politik dinasti sangat rawan korupsi.

Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Unmul, Kalimantan Timur, menilai OTT KPK di Kabupaten Kutai Timur menjadi bukti bahwa Politik Dinasti telah memberikan ruang dan terbuka lebarnya pintu tindak pidana korupsi.

KPK telah menetapkan Bupati Kutai Timur dan istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, beserta tiga orang Kepala OPD dan pihak swasta, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara. Politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD,” kata Sekretaris Saksi Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah di Samarinda, Sabtu (4/7).

Baca Juga:

KPK Bentuk Tim Pemburu Harun Masiku

Komjen Sigit Komitmen Jaga Baik Hubungan dengan KPK

Pengacara Tersangka Harun Masiku Dipanggil KPK

Menurut dia, kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti. Dugaan korupsi dalam kasus ini, ditengarai berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur 2020 ini.

Menurut Herdiansyah, politik berbiaya tinggi (high cost politic) memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. “Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara,” jelasnya.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri menunjukkan bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai  Rp20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar RP20-100 miliar.

“Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah,” kata pria yang akrab disapa Castro ini.

Dia mengatakan, OTT KPP ini pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa.

“Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa, demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya,” katanya.

Castro berpendapat keterlibatan tiga unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kasus OTT ini, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), menandakan OPD-OPD telah menjadi sapi perah kepala daerah, yang hanya dijadikan bancakan untuk memperkaya pundi-pundi modal politiknya jelang Pilkada.

“Tentu saja ada proses tawar menawar atau transaksi saling menguntungkan di antara keduanya, termasuk dalam proses seleksi atau keterpilihan kepala-kepala OPD tersebut. Hal ini tentu saja merusak desain merit systemmanajemen lembaga pemerintahan kita, sebab telah terjadi spoil system yang memberikan dampak merugikan terhadap kualitas layanan publik,” jelasnya. (Aza/Ant)

Topik Terkait: bupati kutai timurkorupsiKPKpolitik dinasti
ShareTweetSend

Berita Lainnya:

Idris-Imam Sementara Unggul Versi Hitung Cepat di Pilkada Depok

Penetapan Wali Kota Depok Ditunda, Ini Masalahnya

20/01/2021 - 20:37 WIB

Indonesiainside.id, Jakarta - KPU Depok menunda menetapkan pasangan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pilkada Depok...

Dicecar DPR Kasus Terbunuhnya Enam Laskar FPI, Begini Tanggapan Komjen Listyo Sigit

Jalan Sigit Mulus di DPR, Ini Janji dan Rekam Jejaknya

20/01/2021 - 16:46 WIB

Indonesiainside.id, Jakarta - Jalan Komisaris Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mulus saat menjalani...

Wasekjen PPP, Achmad Baidowi

Anggota DPR RI Baidowi Terjebak dalam Lift di DPR selama Lima Menit

19/01/2021 - 15:21 WIB

Indonesiainside.id, Jakarta - Anggota DPR RI Achmad Baidowi mengumumkan dirinya terjebak dalam sebuah lift di lantai 10 Gedung DPR RI,...

Darurat Covid-19 Mampu Buka Kehadiran Guru Tidak Tergantikan Teknologi

Mayoritas Fraksi Ingin RUU ASN Segera Dibahas Meski Pemerintah Terkesan Menolak

19/01/2021 - 14:37 WIB

Indonesiainside.id, Jakarta - Mayoritas fraksi di Komisi II DPR menginginkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilanjutkan...

KH Ahmad Qizwini: Komjen Listyo Sigit Bantu Kami Dirikan Ponpes Tebuireng 8 di Serang

Komisi III Berharap Calon Kapolri Jabarkan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0

19/01/2021 - 12:36 WIB

Indonesiainside.id, Jakarta - DPR RI berharap makalah yang akan disampaikan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo kepada Komisi III...

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Jadi Kebanggaan Kabupaten Brebes, Ini Lima Kelebihan Desa Grinting

Beragam Jenis Wisata Ini Bakal Jadi Tren Setelah Pandemi

20/01/2021
Mensos Serahkan Bantuan ke Korban Bencana di Manado

Mensos Serahkan Bantuan ke Korban Bencana di Manado

20/01/2021
Angin Puting Beliung Menerjang Waduk Gajah Mungkur

Angin Puting Beliung Menerjang Waduk Gajah Mungkur

20/01/2021
Fotografer Bejat Cabuli Puluhan Anak di Bawah Umur

Fotografer Bejat Cabuli Puluhan Anak di Bawah Umur

20/01/2021
Qatar Ajak Negara Teluk Berdialog Dengan Iran

Qatar Ajak Negara Teluk Berdialog Dengan Iran

20/01/2021
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Indonesiainside.id

© 2021 MediatrustPR. All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Politik
    • Hukum
    • Internasional
    • Nusantara
    • Humaniora
  • Ekonomi
  • Metropolitan
  • Khazanah
  • Serba-serbi
    • Foto
    • Infografis
    • Videografis
  • Lifestyle
  • Olahraga
  • Tekno
  • Narasi
  • Risalah