Indonesiainside.id, Banyumas – Puluhan mahasiswa dan warga Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergeraklah (Semarak) Banyumas berunjuk rasa menolak Omnibus Law.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan gerbang Sekretariat Daerah Banyumas dan DPRD Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Kamis, massa membawa berbagai spanduk, di antaranya bertuliskan “Gagalkan Omnibus Law” dan “Lockdown DPR”.
Selain itu, aksi unjuk rasa tersebut juga diisi dengan berbagai orasi yang disampaikan oleh perwakilan massa secara bergantian.
Koordinator Aliansi Semarak Banyumas Fakhul Firdausi mengatakan DPR telah mengesahkan 50 rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk Prolegnas Prioritas 2020, salah satunya adalah Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
“Dalam prosesnya, DPR terkesan sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan beberapa elit yang berkepentingan saja seperti pengusaha, investor, dan lain-lain,” katanya.
Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kata dia, pemerintah yang seharusnya berfokus pada penanganan COVID-19 dan persiapan adaptasi kebiasaan baru, malah membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
“Pemerintah dalam membuat kebijakan ini cenderung berporos pada kepentingan para elit politik dan pengusaha,” katanya.
Terkait dengan hal itu, dia mengatakan Aliansi Semarak Banyumas secara tegas menyatakan sikap untuk menuntut DPRD Kabupaten Banyumas menolak Omnibus Law Cipta Kerja dibuktikan dengan keterangan resmi yang dipublikasikan.
“Kami menuntut DPRD siap mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan membuka partisipasi aktif berdampak langsung kepada masyarakat Banyumas,” katanya.
