Indonesiainside.id, Surabaya – DPRD Jember sepakat mengajukan usulan pemberhentian Bupati Jember, Faida, dalam rapat hak menyatakan pendapat yang digelar kemarin, Rabu(22/7). Namun, keputusan itu tidak mudah karena harus ada fatwa Mahkamah Agung.
Hal ini juga ditegaskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia menyatakan menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait usulan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember.
“Tunggu saja putusan atau fatwa MA,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis(23/7).
Mantan Mensos itu juga menolak berkomentar terkait kasus tersebut dan kembali meminta menunggu putusan MA.
“Semua ada prosesnya, dari DPRD ke Mahkamah Agung dulu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jawa Timur Jempin Marbun mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah ada hasil rapat paripurna terkait hak menyatakan pendapat tersebut, Bupati Jember Faida tidak otomatis berhenti.
Sesuai UU, kata dia, harus disampaikan terlebih dahulu ke MA, lalu diuji apakah Bupati Jember Faida melanggar atau tidak.
“Diuji dulu secara hukum,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon.
Selanjutnya, kata dia, MA memiliki waktu selama 30 hari untuk melakukan uji materiil yang kemudian setelah muncul putusan akan diserahkan kembali ke DPRD Jember.
“Jika putusan MA menyatakan Bupati Jember melanggar UU, maka kemudian DPRD mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pemberhentian,” katanya.
Selanjutnya, Kemendagri memiliki waktu 30 hari untuk memproses pengajuan dari DPRD Jember tersebut dan harus sesuai dengan putusan MA.
“Jika bersalah maka harus diberhentikan. Tapi jika tidak maka tetap jadi bupati sampai habis masa jabatan,” tuturnya.(EP/Ant)
