Cegah Borong Dukungan Parpol saat Pilkada, NasDem Berikan Solusi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa. ANTARA/Abdu Faisal

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengusulkan syarat dukungan partai politik mengusung calon kepala daerah (cakada) diturunkan menjadi 10 persen dari jumlah kursi di DPRD guna mencegah praktik “borong” dukungan dalam pilkada.

“Saya termasuk yang berpikir ke depan bisa saja syarat dukungan partai kepada seseorang untuk maju menjadi calon kepala daerah diturunkan, tidak 20 persen, tetapi cukup 10 persen,” kata Saan dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik” di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (28/7).

Dalam Pasal 40 Ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Usulannya tersebut untuk menutup ruang konglomerasi dalam pilkada dengan “memborong” dukungan partai bagi seseorang maju sebagai calon kepala daerah.

Langkah itu, menurut dia, untuk memudahkan dan memberi peluang kepada orang-orang yang memiliki kualitas untuk tampil dalam kontestasi pilkada dan memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mencari yang terbaik dari banyak pilihan calon pemimpinnya.

“Misalnya, di sebuah kabupaten/kota jumlah kursi DPRD adalah 50 kursi sehingga kalau syarat dukungan 10 persen, seorang dengan mendapatkan dukungan 5 kursi bisa ikut dalam pilkada,” ujarnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here