KPK Ungkap Benalu Pilkada: Kepala Dinas Jadi Tim Sukses

Pahala Nainggolan (berbatik cokelat)

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu benalu dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu terungkap melalui survei yang dilakukan KPK terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2015, 2017, dan 2018.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, survei KPK tersebut dilakukan kepada para calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada. Mereka yang kalah, dianggap lebih terbuka daripada calon yang sudah menikmati kursi kekuasaan.

Pahal mengungkapkan, dari 466 calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada, 70 persen di antaranya mengakui memiliki sponsor pendanaan untuk kampanye. Pada Pilkada 2015, 70 persen calon kepala daerah mengaku punya sponsor. Angka itu meningkat pada Pilkada 2017 dan 2018 yakni 82 persen.

Namun rupanya pihak pemberi sponsor tak mau rugi. Pahala mengatakan, calon kepala daerah memiliki janji khusus kepada sponsor. Sebanyak 83 persen dari total 466 calon kepada daerah yang disurvei mengaku bila terpilih akan merealisasikan janji kepada sponsor.

“Kita tanya kalau dia menang, untung kalah, itu kira-kira janji ke sponsor dipenuhi enggak? 83 persen itu terakhir bilang dipenuhi. Jadi kira-kira sudah pasti apa yang dijanjikan ke sponsor akan dipenuhi oleh calon. Jadi sekali lagi konstruksinya mereka punya sponsor, dan sponsor punya janji, kalau janji terpilih akan dipenuhi,” kata Pahala dalam ‘Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN’, Rabu (5/8).

Pahala lalu menjelaskan, hal paling umum yang dikehendaki para sponsor adalah mendapatkan jabatan sebagai kepala dinas hingga posisi strategis di BUMD. Praktik semacam itu tentu menjadi benalu dalam penyelanggaraan Pilkada. Tidak menutup kemungkinan hal serupa kembali terjadi pada Pilkada 2020.

“Secara spesifik mereka minta kemudahan akses donatur atau kolega untuk menjabat di pemerintah daerah atau BUMD. Pada interview lanjutan apa maksudnya? Ternyata ini yang dimaksud adalah kepala dinas, kepala badan yang jadi tim sukses, dan dia ikut mobilisasi dana untuk dukung calonnya terpilih. Mereka minta supaya mereka entah naik jabatan atau jabatannya di kepala dinas bergengsi dan itu terkonfimasi yang awalnya hanya 60 persen tapi di Pilkada 2018 sudah 81 persen,” ucap Pahala.

Mayoritas pejabat yang dijadikan timses adalah kepala dinas PU, kepala dinas pendidikan, dan kepala Bappeda. Pahala menyebut gejala ketidaknetralan ASN bisa dipantau  satu tahun sebelum gelaran Pilkada.

“Satu tahun sebelumnya ada pergantian terutama pejabat-pejabat yang berpotensi di dinas-dinas untuk memobilisasi sumber dana. Terutama ASN yang duduki posisi-posisi kepala dinas, yang sebenarnya ASN bukan tim sukses, tapi praktiknya mereka timses,” ucap Pahala. (NE)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here