PKS: Reses Itu Kembali ke Masyarakat, Bukan Bahas Omnibus Law

omnibus law
Mahasiswa dan buruh menolak RUU Omnibus Law. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengkritik langkah pimpinan DPR RI yang mengizinkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) saat masa reses anggota dewan. Dia mengingatkan, masa reses merupakan kewajiban para dewan mengunjungi dapil masing-masing.

“Saat masa reses seharusnya anggota legislatif kembali ke masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan DPR No.1/2014 Tentang Tata Tertib masa reses. Bukan rapat membahas Omnibus Law,” kata dia di Jakarta, Rabu (5/8).

Toriq mengingatkan, saat ini Indonesia belum pulih dari wabah Covid-19, maka sangat tepat jika kegiatan reses anggota DPR ditujukan untuk memantau, mengawasi, dan membantu masyarakat yang terdampak. Pemerintah sebagai mitra DPR dalam membahas Omnibus Law harus memperhatikan efektivitas waktu agar tujuan RUU itu tercapai.

“Tujuan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini adalah menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang seluas-luasnya dan merata di seluruh wilayah NKRI. Namun ketika ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan Omnibus Law berarti ada yang harus diteliti dan diperbaiki dalam naskahnya. Ini kan bukan hal main-main,” ucap Toriq.

Menurut dia, rancangan regulasi dengan tujuan besar serta ratusan pasal dibahas secara terburu-buru. Terlebih lagi, saat ini bukan masa sidang, tapi masa reses.

“Ini sangat tidak masuk akal. Belum lagi banyak pasal-pasal yang menjadi pertentangan di kelompok masyarakat seperti pasal tentang Ketenaga kerjaan, UMKM, Pendidikan, dll. Pendalaman tentang hal-hal tersebut sangat penting dan tidak boleh terburu-buru,” ucap dia. (Aza)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here