DPD Akan Kawal RUU Cipta Kerja Supaya Kewenangan Daerah Tidak Dilucuti

omnibus law
Mahasiswa dan buruh menolak RUU Omnibus Law. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPD RI Hasan Basri akan memelototi 174 pasal RUU Ciptaker tersebut agar tidak melucuti kewenangan daerah.

Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menegaskan bahwa kepentingan daerah akan menjadi fokus perjuangan mereka dalam pembahasan dan pengisian daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja yang sedang berlangsung saat ini.

“Sedikitnya ada 174 pasal yang akan kami pelototi,” kata Hasan usai mengikuti rapat koordinasi antara pimpinan DPD RI dan para pimpinan serta anggota alat kelengkapan dewan yang tergabung dalam Tim Kerja RUU Cipta Kerja DPD RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis(6/8).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan RUU Cipta Kerja berasal dari 79 undang-undang, memuat 15 bab dan 174 pasal dengan menyasar 11 kluster, yaitu menyangkut penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi dan ketenagakerjaan.

Selain itu, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

Menurut Hasan, pasal RUU Cipta Kerja itu justru membuat daerah hanya bisa pasrah ketika investasi-investasi besar akan masuk ke daerah karena yang jadi regulator perizinan adalah pemerintah pusat.

Hasan mencontohkan pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria​​​​​​​ (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here