Indonesiainside.id, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyatakan anggaran senilai Rp90,45 miliar tidak seluruhnya untuk membayar influencer seperti pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Jadi, Rp90,45 miliar itu ‘kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak alokasinya, misalnya untuk iklan layanan masyarakan, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau lainnya jadi tidak semua untuk influencer’,” kata Donny di Jakarta, Jumat.
Pada hari Kamis (20/8), peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers “Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?” secara daring menyatakan pemerintah pusat menganggarkan Rp90,45 miliar untuk beragam aktivitas yang melibatkan influencer.
Temuan itu berdasarkan penelusuran dari laman pengadaan barang jasa pemerintah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sepanjang 14 sampai dengan 18 Agustus 2020.
“Tidak mungkin Rp90 miliar diberikan kepada influencer, influencer itu berapa? Jadi, influencer memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, punya kemampuan, menguasai substansi. Jadi, kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya? Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me-make up saja sesuatu yang buruk, toh, mereka berbicara apa adanya,” ungkap Donny.
Menurut Donny, Presiden Jokowi yang sebelumnya juga pernah mengundang sejumlah influencer ke Istana hanya bertujuan untuk menyapa.
“Saya kira Pak Jokowi cuma ingin menyapa saja semua stakeholder, termasuk influencer, karena mereka yang punya massa, punya pengikut, punya pendengar. Apa yg mereka sampaikan pasti didengar oleh banyak orang sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, pembunuhan karakter, untuk menggunakan sosial media secara positif,” kata Donny menambahkan.
