Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Serentak pada 9 Desember 2020 tetap dilanjutkan dengan syarat protokol kesehatan diperketat.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, akan ada pengaturan mengenai teknis pelaksanaan dalam pemungutan suara saat Pilkada.
“Akan lebih teratur misal di TPS jumlah pemilih dikurangi yang jam datang ditentukan kemudian alat kesehatan yang dipakai petugas juga seperti ini, pemilih seperti ini,” kata Mahfud MD, dalam sebuah diskusi virtual, pada Kamis (1/10/20).
Menurut dia, jika Pilkada ditunda, maka pemerintah harus mengangkat 271 kepala daerah sementara karena habisnya masa jabatan gubernur, bupati dan wali kota. Kepala daerah sementara atau Plt kepala daerah tidak memiliki kewenangan seperti pejabat definitif serta tidak bisa mengambil kebijakan strategis atas penggunaan dana.
Di tempat terpisah, Menkopolhukam Mahfud MD yakin pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi dalam tahapan Pilkada bersifat umum dan tidak fatal.
“Kan pelanggaran-pelanggaran yang umumnya yah itu tadi misalnya kelebihan jumlah orang datang [saat kampanye], ada yang lupa pakai masker,” kata Mahfud saat konferensi pers bersama wartawan pada Kamis
Dia menilai pelanggaran protokol kesehatan lebih banyak terjadi di luar proses tahapan Pilkada seperti di pasar dan mall.
“Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan aparat keamanan dibantu Satpol PP dan dibantu TNI dan dimonitor dan dikendalikan oleh Kemendagri itu bisa mengendalikan itu (Pilkada),” kata dia. (Aza/AA)
