Di Balik Pengesahan RUU Cipta Kerja: Hujan Interupsi dari Anggota DPR, Demokrat dan PKS Menolak

Tangkapan layar akun Youtube DPR RI saat Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memimpin rapat paripurna DPR RI ke-14 masa sidang 2019-2020 di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5-5-2020). ANTARA/Abdu Faisal

Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang dipercepat pelaksanaannya.

RUU tersebut disepakati oleh tujuh fraksi, yaitu Fraksi PDIP, PKB, PAN, PPP, Gerindra, Nasional Demokrat (Nasdem), dan Golkar. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Rapat paripurna tersebut diwarnai ketegangan antara Fraksi Demokrat dan pimpinan sidang, sehingga Demokrat memutuskan walkout dari sidang paripurna.

Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan RUU tersebut sudah dilakukan sebanyak 64 kali. Rinciannya dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panitia kerja, dan enam kali rapat tim musyawarah, termasuk pada masa reses dan juga Sabtu-Minggu.

“UU ini terdiri dari 15 bab dan 185 pasal dari sebelumnya 174 pasal,” ujar Supratman.

Dia mengatakan RUU tersebut disusun menggunakan metode omnibus yang berdampak pada 1.203 pasal dari 79 undang-undang. Ada 7.197 daftar isian masalah (DIM) dalam RUU ini. Dia mengatakan pembahasan dilakukan secara intensif dengan prinsip musyawarah mufakat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020.

Sementara pemerintah mengapresiasi pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk bisa menyediakan lapangan kerja dan memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here