Baleg DPR Bantah Tudingan Tidak Lakukan Uji Publik RUU Cipta Kerja

Sejumlah elemen mahasiswa dan buruh demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Foto: net

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menolak tudingan bahwa DPR RI belum mengkomunikasikan Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat.

Supratman menolak tudingan tersebut, sebab ia mengaku pernah mengkomunikasikan Omnibus Law itu dalam berbagai kesempatan, seperti saat seminar daring (webinar) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas fatwa halal.

“Saya pastikan kami lakukan uji publik. Bahkan, saya ingin menyampaikan beberapa kesempatan kami berkomunikasi dan mengikuti webinar bersama Majelis Ulama Indonesia terkait dengan fatwa halal,” kata Supratman dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Ma’ruf, di salah satu tv swasta, Jakarta, Selasa malam (20/10).

Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja itu mengingat bahwa hasil pembahasan dari webinar itu, MUI hanya menitipkan satu hal bahwa penetapan fatwa halal itu tetap berada dalam kewenangan MUI.

“Dan kami (Panja RUU Ciptaker) ikuti sesuai dengan keputusan antara pemerintah bersama dengan DPR RI,” ujar Supratman.

Kemudian Panja RUU Ciptaker, kata Supratman, sudah mengikuti kemauan Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) terkait pencabutan klaster pers dari draf UU Cipta Kerja.

“Kami mendengar keputusan publik, kami mendengar seluruh masukan publik. Akhirnya Undang-Undang Pers (Nomor 40 tahun 1999) kami keluarkan bersama dengan pemerintah. Dan kami sepakat, tidak jadi dibahas di dalam Omnibus Law,” kata Supratman.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here