KSPI Ajukan Legislative Review ke DPR, PKS dan Demokrat Diminta Jadi Inisiator

Demo penolakan UU Cipta Kerja. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan permohonan pengujian legislatif atau legislative review terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. KSPI sudah mengirimkan surat ke sembilan fraksi di DPR RI untuk permohonan tersebut.

Khusus kepada Fraksi PKS dan Demokrat yang tidak menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja, diharapkan agar menjadi inisiator dengan mendorong legislative review dan pembatalan undang-undang.

Selain itu, KSPI dan serikat buruh lainnya juga tetap berencana menggelar aksi nasional saat DPR melakukan sidang paripurna pertama awal November 2020. Para pekerja berencana menggelar aksi di depan gedung DPR di Jakarta dan kantor-kantor DPRD di provinsi.

Sementara surat pengajuan permohonan legislative review UU Cipta Kerja disampaikan ke Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP di DPR. Surat tersebut diterima pada 20 Oktober 2020.

“Sudah kami kirim surat resmi KSPI kepada sembilan fraksi di DPR RI dengan tembusan ke pimpinan DPR, MPR, DPD dan 575 anggota DPR RI. Isi surat itu adalah tentang permohonan buruh meminta kepada anggota DPR RI melalui fraksi agar melakukan legislative review,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta pada Rabu (21/10).

KSPI meminta DPR melakukan legislative review karena Omnibus Law UU Cipta Kerja telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat luas, bukan hanya dari kalangan pekerja. “Oleh karena itu DPR harus mengambil sikap untuk melakukan legislative review,” kata Said. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here