Pilkada 2020, Netralitas ASN hingga Ancaman Covid-19

Ilustrasi Pilkada 2020.

Indonesiainside.id, Jakarta РPemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan ajang pesta demokrasi lokal yang dinanti masyarakat untuk memilih pemimpinnya di daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

Dari waktu yang semula setiap daerah melaksanakan pilkada sendiri-sendiri, kini dibuat serentak. Terhitung pada tahun ini ada 270 daerah yang menggelar pilkada pada tanggal 9 Desember 2020, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Namun, prosesnya ternyata tidaklah singkat. Pilkada harus melalui proses eksperimentasi panjang berliku hingga disepakati pemilihan secara langsung dan serentak seperti sekarang ini.

Sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, pelaksanaan pilkada melalui proses eksperimentasi yang selalu berubah dengan segala dinamikanya.

Pernah ada satu masa, saat tata hukum Indonesia belum tertib sehingga pelaksanaan pilkada berbeda-beda bergantung pada tempat dan waktu sehingga muncul, antara lain UU Pemilihan Kediri, UU Pemilihan Klaten, dan UU Pemilihan Yogyakarta.

Semasa pemerintahan Bung Karno, pernah ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 bahwa kepala daerah sebagai pengemban otonomi daerah dan dipilih langsung oleh rakyat, sama seperti sekarang.

“Namun, sebelum UU itu diimplementasikan, terjadi pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Berganti rezim Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meski dalam praktiknya yang menentukan sosok kepala daerah adalah ABG (ABRI, birokrasi, dan Golkar).

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here