Indonesiainside.id, Jakarta – Isu pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat menimbulkan ragam spekulasi di jagad politik nasional. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun angkat bicara.
Dia menilai, sulit dipercaya apabila kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta. Terlebih lagi dengan jabatan sebagai menko polhukam, tidak bernilai apa-apa untuk mengambil paksa kepemimpinan parpol. Mahfud menyebut isu itu aneh bin ajaib.
Lewat akun Twitternya, Mahfud membantah isu dirinya merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. “Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB,” ujar Mahfud dikutip dari akun Twitternya, @mohmahfudmd, Selasa (2/2).
Dia mengatakan, bagaimana isu itu bisa dipercaya jika kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta? Terlebih, masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.
“Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid,” ujarnya.
Mengenai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya, Mahfud mengaku tidak pernah membicarakan soal kudeta Partai Demokrat bersama Moeldoko. “Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” kata Mahfud.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga memberikan keterangan pers mengenai pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang menuding Istana Kepresidenan sebagai pelakunya. “Sebenarnya saya masih diem-diem aja sih, karena saya tidak perlu reaktif dalam hal ini,” ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers virtual di Jakarta, Senin malam.
Namun, karena cukup banyak pertanyaan dari media massa, Moeldoko memutuskan menanggapi isu tersebut. “Poin pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko,” ujar Moeldoko.
Dia mengatakan bahwa beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ke kediamannya. Moeldoko mengatakan dirinya sebagai mantan Panglima TNI terbuka kepada siapa pun yang ingin bertemu, tanpa memberikan batas. “Kepada siapa pun, apalagi di rumah ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Mereka datang berbondong-bondong, ya kita terima,” kata Moeldoko. (Aza/Ant)
