Indonesiainside.id, Jakarta – Sebuah akun di Twitter melakukan jajak pendapat (polling) dengan tema “kudeta” Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Dari tiga tema pollingnya, semua setuju agar pemerintah adil menyikapi perampasan partai tersebut.
Polling terhadap netizen tersebut dilakukan akun Twitter @info_jakarta· Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada warganet adalah: “Kudeta Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko membuat demokrasi Indonesia makin suram dan makin mundur. Setujukah Anda bahwa saatnya rakyat bergerak MENYELAMATKAN DEMOKRASI kita?”
Dari 51.208 suara (akun) akhir yang masuk pada pukul 17.00 WIB, Selasa (9/3), sebanyak 84,9 persen netizen setuju, dan 15,1 persen tidak setuju. Polling tersebut dilansir di Twitter tertanggal 7 Maret 2021 atau dua hari lalu.
Kudeta Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko membuat demokrasi Indonesia makin suram & makin mundur. Setujukah Anda bahwa saatnya rakyat bergerak MENYELAMATKAN DEMOKRASI kita ?
— Info Jakarta (@info_jakarta) March 7, 2021
Pertanyaan lain yang diajukan, “Pasca kudeta KSP Moeldoko terhadap Partai Demokrat, percayakah Anda pemerintah akan menyelesaikan secara adil mengingat Partai Demokrat tidak termasuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi?” Sebanyak 13,6 persen percaya, dan 86 persen tidak percaya. Suara masuk tercatat sebanyak 56.830.
Kemudian, ada juga pertanyaan, “Pemerintah berpendapat kudeta Partai Demokrat oleh orang di lingkaran dalam Istana (KSP Moeldoko) adalah permasalahan internal partai. Setujukah Anda dengan pernyataan ini?”
Sebanyak 13,3 persen suara setuju dan selebihnya 86,7 tidak setuju. Untuk pertanyaan ini, ada sebanyak 59.616 suara yang masuk. Ketiga polling tersebut tidak ada yang menyampaikan abstain karena pilihannya memang hanya dua, setuju atau tidak setuju.
Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap menanggapi polling tersebut. Yan Harahap mengatakan, netizen gerah melihat kesewenang-wenangan upaya merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan pihak eksternal partai.
“Diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. Hasilnya, 85 persen netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi,” kata Yan, di Jakarta, Selasa (9/3).
Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini, karena situasi seperti itu bisa saja ibarat api dalam sekam. “Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak,” kata dia.
Yan berharap pemerintah bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah. “Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan,” ujarnya.
Menurut dia, sebaiknya konsentrasi energi dan waktu bangsa harusnya difokuskan untuk mengatasi soal krisis kesehatan dan ekonomi yang sedang dialami saat ini. (Aza/Ant)
