Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah diminta agar tidak tersandera dengan agenda politik pribadi yang sedang dimainkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait dengan polemik yang menimpa Partai Demokrat.
“Terlalu berisiko jika pada saat krisis seperti ini pemerintah mengesahkan KLB Sibolangit, apa pun alasannya. Potensi gejolak politiknya juga terlalu besar,” kata pengamat politik Ubedilah Badrun di Jakarta, Jumat (12/3).
Dia mengatakan, sudah hampir 40 hari isu tersebut menyita perhatian publik sejak Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya pada tanggal 1 Februari lalu.
Jika pemerintah mengesahkan hasil KLB, kata dia, opsi ini memiliki dampak dan risiko tinggi bagi pemerintah. Apalagi pada saat kondisi bangsa seperti sekarang ini. Pemerintah berpotensi tersandera fokusnya akibat gejolak politik yang bisa muncul.
Apalagi, kata dia, melihat bagaimana AHY dengan cepat dan kompak melakukan konsolidasi DPD, DPC, dan para anggota Fraksi PD DPRD se-Indonesia, sementara para mantan kader pelaku KLB tampak jelas tidak punya massa yang riil.
“Pemerintah berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang tidak perlu namun magnitudonya besar sehingga mengganggu fokus penyelesaian pandemi serta mengatasi krisis ekonomi,” ucap Ubedilah.
Dia mengingatkan masyarakat lelah dan gelisah soal kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Jika persoalan ini terus berlarut akibat fokus pemerintah pecah, ada potensi akan lebih sulit mengendalikan kegelisahan masyarakat.
Meski begitu, dia tidak terlalu khawatir dengan sikap pemerintah karena telah memberikan sinyal untuk menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 untuk menilai hasil KLB ilegal. “Jadi, isyarat kuat pemerintah tidak tertarik untuk melakukan manuver politik yang berisiko tinggi,” katanya. (Aza/Ant)
